Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman memiliki komitmen tinggi dalam membangkitkan ekonomi kreatif di Banda Aceh.
Bahkan saat ini, Aminullah sedang menyusun strategi agar sektor ini berkembang pesat dan jadi tulang punggung perekonomian Banda Aceh.
Hal ini terungkap dalam pertemuan dengan Tim Ahli Penguatan Ekonomi Kreatif Aceh yang dipimpin Iskandarsyah Madjid, Senin (23/11/2020) di Pendopo Wali Kota.
Turut mendampingi wali kota, Kadispar Iskandar, Kadis Kop UKM dan perdagangan M Nurdin, Kadisnaker Mairul Hazami dan Kadis PU Jalaluddin.
Kata Aminullah, Banda Aceh merupakan sebuah kota dengan lahan terbatas, tidak memiliki perkebunan, tambang ataupun kekayaan alam lainnya. Kota dengan luas sekitar 61 KM persegi ini mengandalkan sektor wisata, perdagangan hingga jasa sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. “Karenanya sangat tepat kita mendorong ekonomi kreatif, potensinya sangat besar dengan UMKM yang terus tumbuh di kota ini,” ujarnya.
Lanjut Wali Kota, ekonomi kreatif memiliki kaitan erat dengan sektor wisata dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana Banda Aceh memiliki potensi besar untuk kedua sektor tersebut.
UMKM misalnya, saat ini naik drastis dari 8.255 unit pada 2017 menjadi 15.105 unit usaha (Data per 30 September 2020). Kenaikan ini setara dengan 98 persen.
Tentunya pertumbuhan UMKM menjadi modal besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
Hanya saja, lanjut mantan Dirut Bank Aceh ini, masih perlu perhatian pemerintah dan stakeholder lainnya dalam melakukan pembinaan. UMKM masih menemui kendala, yakni di pemasaran. “Kendala kita di pemasaran, kalau modal usaha sudah mudah karena ada Mahirah Muamalah. Ini perlu kita pikirkan Pak Iskandarsyah,” ujar Pak Wali seraya menyarankan digelar berbagai kegiatan untuk mengatasi persoalan pemasaran.
Terkait dengan wacana perlunya sebuah lembaga yang mengurusi ekonomi kreatif, Ketum MES Aceh ini sangat mendukung.
“Tentunya kita sangat mendukung, nanti kita lihat bagaimana baiknya, bagaimana regulasinya sehingga sektor ini bisa berkembang,” kata Aminullah.
Lanjutnya, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi lintas dinas, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kop UKM dan Perindag hingga Disnaker untuk memacu berkembangnya ekonomi kreatif ini.
Sementara itu Iskandarsyah Madjid sangat mengapresiasi komitmen kuat Aminullah dan Pemko Banda Aceh dalam mendorong berkembangnya ekonomi kreatif. Katanya Tim Ahli Penguatan Ekonomi Kreatif Aceh siap membantu menyukseskan program ini.
Banda Aceh, lanjutnya menjadi daerah paling tinggi potensinya di Aceh. Bahkan timnya melakukan studi kasus di ‘Kota Gemilang’ karena sektor ini lebih maju dibandingkan daerah lainnya di Bumi Serambi Mekkah.
Kata Direktur UKM Center Unsyiah ini, ekonomi kreatif memiliki peran yang patut diperhitungkan dalam perekonomian nasional.
Di Indonesia, selama periode 2010-2014 rata-rata sumbangannya mencapai 7,1% terhadap PDB Indonesia. Meski kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian, industri pengelolahan, perdagangan dan restoran, ataupun sektor jasa, sumbangan dari ekonomi kreatif telah melebihi sektor pertambangan dan penggalian, keuangan, serta pengangkutan.
Nilai tambah dari sektor ekonomi kreatif meningkat setiap tahunnya. Data dari BPS nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ini tak kurang dari Rp 716,7 triliun pada tahun 2014. Angka pertumbuhannya pun mencapai 5,81% dan mengungguli pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, jasa, dan industri pengolohan.
Namun, pengembangan ekonomi kreatif di Aceh saat ini masih belum optimal, untuk itu harus didukung oleh pemerintah, industri, kelembagaan yang baik serta standar dan regulasi yang tepat. Karenanya, diperlukan mapping, assessment, dan survey yang komprehensif dan objektif dari pihak independen terkait potensi ekonomi kreatif yang ada di Aceh.
Survey juga telah dilakukan untuk pendataan awal potensi ekonomi kreatif di Aceh sebagai bahan pertimbangan dan panduan penyusunan dokumen peta jalan ekonomi kreatif Aceh 2020-2025.
Diharapkan dapat memberikan informasi awal tentang kondisi ekonomi kreatif Aceh kepada pelaku dan stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan antarsektor dan lintas sektor dalam pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di Aceh.
Objek pada kajian dilakukan kepada pelaku kreatif di 17 sub sektor di 12 Kab/Kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langsa, dan Aceh Tamiang.[]
