BANDA ACEH – Petani di sejumlah wilayah Provinsi Aceh terancam gagal panen akibat banjir besar yang melanda Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya dan Pidie di Desember 2020 dan Januari 2021. Perkiraan gagal panen mencakup puluhan ribu hektar area persawahan dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan petani di Aceh menjadi peserta asuransi pertanian. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal panen. Seperti diketahui, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan upaya Kementan untuk melindungi usaha tani agar petani masih bisa melanjutkan usahanya ketika terkena bencana banjir, kekeringan atau serangan OPT.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) minta Dinas Pertanian Daerah untuk mendorong petani mengikuti AUTP. Pemerintah memberikan subsidi premi asuransi tani sebesar Rp144 ribu/ha.
“AUTP ini akan terus kami sosialisaikan ke petani. Karena ini menjadi bentuk perlindungan kepada mereka dan saat ini sudah banyak petani yang menjadi anggota AUTP,” kata Mentan SYL, Minggu (31/1).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, dengan adanya AUTP, petani yang terkena musibah banjir atau kekeringan bisa mendapatkan ganti rugi.
“Dengan membayar premi hanya Rp36 ribu/ha/musim, petani yang sawahnya terkena bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT dapat klaim (ganti) Rp6 juta/ha,” kata Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy berharap, dengan harga premi yang sangat murah petani padi bisa menjadi peserta AUTP. Jika melihat perkembangan peserta AUTP, sejak tahun 2017 hingga kini cenderung meningkat.
Adanya tren positif peserta AUTP menurut Sarwo, karena pelaksanaan asuransi pertanian yang bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ini memberikan berbagai keuntungan bagi petani/peternak. Bukan hanya nilai premi yang dibayarkan petani cukup murah, tapi juga memberikan ketenangan dalam berusaha.
“Petani dan peternak semakin mengerti manfaat dan peluang dari asuransi ini. Hanya dengan seharga satu bungkus rokok, petani dan peternak bisa tidur tenang. Petani tidak tahun lahannya rusak terkena banjir, kekeringan atau terserang hama penyakit,” tuturnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur Muhammad Mahdi, menyampaikan, bahwa potensi kerugian petani akibat banjir Desember 2020 lalu mencapai Rp36 miliar. Sedangkan potensi kerugian di Aceh Utara mencapai Rp114 miliar seperti dikemukakan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara Erwandi.
Dengan kondisi seperti itu, Dewan Penasehat LSM JARA (Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh), Junaidi Surya, mendorong petani sawah di Aceh untuk maksimal mengikuti program asuransi pertanian dari pemerintah sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gagal panen.
“Program ini bernama AUTP di bawah Kementerian Pertanian. Kompensasi pembayaran klaim gagal panen sebesar Rp6 juta/Hektar bagi petani peserta bila kerusakan/kegagalan panen mencapai 70% dalam satu hektar area tanam. Premi asuransi sebesar Rp180.000/Hektar untuk sekali musim tanam. Petani cukup membayar Rp36.000 (20%), sementara sisanya Rp144.000 (80%) disubsidi oleh pemerintah,” paparnya.
Dijelaskannya, program asuransi pertanian telah berjalan sejak tahun 2015, merupakan amanat UU No 19 Tahun 2013. Disebutkan di pasal 37 ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.
“Kita sangat berharap pemda setempat, khususnya Dinas Pertanian dengan perangkatnya ; PPL dan UPTD Kecamatan untuk terus aktif dan kontinu mengajak para petani mengikuti program ini,” katanya.
Menurutnya, ada banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh petani dalam usahanya mengembalikan modal kerugian akibat gagal panen. Proses pendaftaran dilakukan satu bulan sebelum musim tanam dengan menghubungi PPL Penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan. Dan proses klaim nanti akan dilaporkan ke PT Jasindo, lembaga asuransi mitra pemerintah dalam program ini.
“Pemerintah dengan BUMN PT Jasindo sangat berkomitmen membantu para petani melalui program ini. Satu contohnya, di bulan September 2020 lalu, Pemkab Karawang Jawa Barat menyalurkan kompensasi klaim sebesar Rp3,1 Mliyar (530 hektar) untuk petani di wilayah Kecamatan Cibuaya, Karawang, Jawa Barat,” sebut Junaidi Surya.
