WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap penjabat presiden Myanmar dan beberapa perwira militer lainnya sebagai respons atas kudeta militer. AS juga memperingatkan para jenderal kemungkinan akan menjatuhkan sanksi ekonomi lebih banyak lagi.
Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi kepada delapan orang, termasuk menteri pertahanan, dan memperbarui sanksi terhadap dua pejabat militer teratas. Mereka dituduh memainkan peran utama dalam menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis.
Departemen itu juga menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
Namun Washington tidak memasukkan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), konglomerat militer yang lazim di seluruh ekonomi Myanmar.
“Kudeta 1 Februari adalah serangan langsung terhadap transisi Burma menuju demokrasi dan supremasi hukum,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lain dari Myanmar.
“Kami juga siap untuk mengambil tindakan tambahan jika militer Burma tidak mengubah arah. Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, militer Burma akan menemukan bahwa sanksi hari ini hanyalah yang pertama, ”tambah Yellen seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/2/2021).
AS menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Wakil Panglima Tertinggi Soe Win di bawah perintah eksekutif Biden. Keduanya sebelumnya terkena sanksi pada 2019 atas tuduhan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.
Pejabat lain yang masuk dalam daftar adalah enam anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional serta empat pejabat militer yang diumumkan sebagai anggota Dewan Administrasi Negara, termasuk Menteri Pertahanan Mya Tun Oo.
Tiga perusahaan yang disanksi oleh Washington adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. LTD, dan Cancri (Gems and Jewellery) Co. LTD. Ketiganya diidentifikasi oleh misi PBB di Myanmar pada 2019 sebagai bagian dari konglomerat MEHL.
Gedung Putih mengatakan sanksi tidak perlu permanen, mendesak militer Myanmar untuk segera memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, mengakhiri keadaan darurat, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memastikan pengunjuk rasa damai tidak bertemu dengan kekerasan.
Presiden Joe Biden pada Rabu menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar, yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil dan menahan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Pemerintahan Biden telah bekerja untuk membentuk respon internasional terhadap krisis tersebut.
John Lichtefeld, wakil presiden pada konsultan strategis yang berbasis di Washington The Asia Group, mengatakan pengumuman pada hari Kamis adalah pembukaan yang memberi tahu militer Myanmar. Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap MEHL dan konglomerat MEC mungkin masih berlaku.
“Saya pikir ini adalah sinyal bagi militer (Myanmar) bahwa Amerika Serikat serius dan memiliki berbagai alat yang dapat digunakan. Cakupan aktor yang berpotensi terkena tatanan ini sangat luas, meski tatanan itu sendiri tidak secara langsung memberikan sanksi kepada individu atau entitas mana pun,” katanya.
Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan pemilu 2015 tetapi transisi ke demokrasi terhenti oleh kudeta yang menggulingkan pemerintahannya saat partai itu bersiap untuk memulai masa jabatan keduanya setelah menyapu pemilu 8 November.
Militer Myanmar mengutip kecurangan pemilu sebagai pembenaran untuk pengambilalihan tersebut. Komisi pemilihan umum Myanmar menepis tuduhan terjadinya kecurangan.
Juga pada hari Kamis, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengatakan pihaknya segera mengalihkan bantuan USD42,2 untuk pekerjaan yang akan menguntungkan pemerintah Myanmar.
Badan bantuan tersebut mengatakan akan terus mendukung rakyat Myanmar dengan sekitar USD69 juta dalam program bilateral.
Para pengunjuk rasa telah turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil Myanmar dalam demonstrasi terbesar selama lebih dari satu dekade. Situasi ini menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan langsung militer, diselingi dengan tindakan keras berdarah, sampai militer mulai melepaskan sebagian kekuasaannya pada tahun 2011.
