Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah sejauh ini belum menganggap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021. Hal ini karena belum ada laporan hasil KLB yang masuk ke pemerintah.
“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Soalnya kan kalau KLB mestinya kan ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa,” kata Mahfud dalam keterangannya, Sabtu, 6 Maret 2021.
Mahfud Md mengatakan hingga saat ini, KLB Demokrat baru dianggap pemerintah sebagai temu kader. Karena sebatas temu kader, Mahfud mengatakan pemerintah tak bisa melarang adanya pertemuan itu.
“Kalau kami menghalangi, itu melanggar ketentuan Pasal 9 UU nomor 9 tahun 78 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Dinyatakan boleh orang berkumpul mengadakan rapat umum, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu,” kata Mahfud.
Karena belum ada laporan tentang KLB itu, Mahfud mengatakan tak ada masalah hukum yang dilihat pemerintah saat ini. Sejauh ini, ia mengatakan pengurus Partai Demokrat yang resmi terdaftar adalah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, putra dari Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kalau terjadi perkembangan baru nanti, misalnya dari KLB, atau kelompok yang menyatakan KLB melapor ini hasilnya, baru pemerintah menilai ini sah atau tidak, sesuai undang-undang atau tidak, sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa. Baru kami nilai nanti,” kata Mahfud.
Mahfud mengakui di setiap masalah internal partai seperti ini muncul, pemerintah kerap dihadapkan pada serba sulit untuk bersikap. Secara hukum, ia menyebut pemerintah tak bisa menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada dokumen di atas meja.
Hal ini, kata dia, pernah terjadi di era konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di era Presiden Megawati Soekarnoputri, dan konflik PKB di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka tak bisa mengintervensi, karena ada kebebasan untuk berkumpul yang harus dipatuhi. Urusan sah atau tidak sah, nanti diserahkan pada pengadilan.
“Pak SBY tak melakukan apa-apa. Dibiarkan. Serahkan ke pengadilan. Akhirnya pengadilan yang memutus. Jadi, sama kita. Dan yang akan datang ndak boleh loh kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam, jangan sampai pecah,” kata Mahfud Md.
