Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Nasional

Nasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi

Admin1 by Admin1
20/11/2021
in Nasional
0

Jakarta – DKI Jakarta masuk dalam daftar 17 provinsi yang belum memiliki Peraturan Daerah atau Perda Bantuan Hukum. Pada sidang Paripurna di Kebon Sirih, Jakarta, Senin 15 November lalu, Raperda Bantuan Hukum kembali gagal menjadi prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

“Kalau ditanya kenapa ini terhambat, pertama, ya, tentunya political will. Enggak jauh-jauh dari itu. Karena kalau memang ada keinginan, pasti ada jalan keluar,” Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam diskusi daring, Jumat, 19 November 2021.

Wibi menuturkan, saat Raperda Bantuan Hukum dibawa ke DPRD DKI, pimpinan Kebon Sirih menyarankan agar Raperda ini menjadi usulan Pemprov DKI. Dia mengatakan Raperda tidak bisa menjadi inisiatif DPRD DKI karena mereka tidak punya sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Sementara eksekutif, kata dia, punya hal itu.

Wibi mengatakan NasDem setuju atas saran dari pimpinan itu. “Tapi dalam perjalanan, hasil keputusan rapat pimpinan gabungan kemarin tetap ini tidak masuk ke Perda prioritas. Itu merupakan kekecewaan saya yang luar biasa, makanya pada saat itu saya relatif bernada tinggi ke teman-teman (DPRD) dan Biro Hukum DKI, Bu Yayan,” kata dia.

Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta, Dian Novita, mengatakan naskah akademik untuk Raperda Bantuan Hukum versi masyarakat sipil sudah disusun dan diserahkan sejak lama. Naskah telah disusun sejak 2013 atau era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. “Tapi sejak 2015 sudah tidak ada kabarnya lagi,” kata Dian.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum DKI, Nur Fajdar menyatakan ketidakadaan Perda bukan berarti pemerintah daerah tidak memberikan bantuan hukum ke warga. Pemerintah DKI disebut berperan dalam bentuk pemberian hibah ke organisasi seperti LBH Jakarta. “Kami tidak semata-mata ikut-ikutan bikin Perda Bantuan Hukum tanpa memikirkan pelaksanan,” ujar dia.

Fadjar melanjutkan, Pemerintah DKI pada prinsipnya setuju dengan Perda Bantuan Hukum. Hanya saja, kata dia, Perda itu diharapkan tidak fokus ke alokasi anggaran belaka. Jika hanya alokasi anggaran, kata dia, bisa diatur dalam Perda APBD seperti pemberian hibah yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Ihwal Perda Bantuan Hukum yang tidak masuk prioritas Propemperda Tahun 2022, Fadjar mengatakan bahwa Perda ini masih bisa diperjuangkan. “Tidak tertutup kemungkinan kita bisa masukkan di luar Propemperda.”

Sumber: Tempo.co

Tags: jokowi
Previous Post

Covid-19: Austria Lockdown Total, Jerman Darurat Nasional

Next Post

Peneliti Sebut Penderita Pertama Covid-19 Pedagang Wuhan, Virus Bukan dari Lab?

Next Post
Peneliti Sebut Penderita Pertama Covid-19 Pedagang Wuhan, Virus Bukan dari Lab?

Peneliti Sebut Penderita Pertama Covid-19 Pedagang Wuhan, Virus Bukan dari Lab?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Lewat POLIDIK, Polres Pidie Bidik Ancaman Hoaks dan Perundungan di Kalangan Pelajar

Lewat POLIDIK, Polres Pidie Bidik Ancaman Hoaks dan Perundungan di Kalangan Pelajar

16/11/2026
Ohku, Banjir Rendam 21 Desa di Subulussalam

Setahun Pascabencana, Stimulan Gelombang Kedua Pidie Jaya Masih Abu-Abu, Aliansi Pemuda Sentil Dinsos

16/11/2026
Polres Pidie Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas

Polres Pidie Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas

16/11/2026
DPW PKB Aceh Gelar Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam, Bahas Pemikiran Ali Syariati dan HOS Tjokroaminoto

DPW PKB Aceh Gelar Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam, Bahas Pemikiran Ali Syariati dan HOS Tjokroaminoto

16/11/2026
Nyan, DSI Akui Human Error Dewan Hakim MTQ Pidie, Hasil Mediasi Putuskan Juara Bersama

Nyan, DSI Akui Human Error Dewan Hakim MTQ Pidie, Hasil Mediasi Putuskan Juara Bersama

16/11/2026

Terpopuler

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

16/11/2026

Nyan, DSI Akui Human Error Dewan Hakim MTQ Pidie, Hasil Mediasi Putuskan Juara Bersama

Cuaca Ekstrem Landa Aceh

Jalan Kambuek–Kembang Tanjong Jadi Kubangan Lumpur, Pemkab Pidie Didesak Jangan Tutup Mata

Nyan, Kadis Syariat Islam Pidie Akui Salah Rekap Nilai MTQ, Mediasi Disiapkan!

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com