SIGLI – Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, menekankan bahwa dalam program legislasi daerah (Plolegda) Pidie 2020, Sekda harus benar benar fokus kepada qanun yang menyangkut dengan pendapatan daerah, agar dilakukan revisi seluruh qanun menyangkut dengan pendapatan daerah tersebut.
“Kiranya semua pihak memberikan dukungan sebagaimana regulasi yg mengaturnya, bahwa sosok Sekda harus berintegritas tinggi dan disiplin yang baik dalam menata organisasi pemerintahan Kabupaten Pidie dan harus tegas dalam bertindak demi pelaksanaan good governance dan pemerintahan yang baik,” ujar Mahfud.
“Kami meminta Pemkab Pidie dan Sekda yang baru sebagai ketua TAPK untuk segera menyampaikan RAPBK 2020 untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRK Pidie mengingat waktu sudah di ambang batas sebagaimana di atur dalam undang – undang,” katanya lagi.
Sebelumnya, Mahfud juga memberi apresiasi atas penunjukan Sekda baru di Lingkup Pemkab Pidie. Apalagi sosok yang ditunjuk adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pidie, H Idhami SSos MSi, yang dilantik menjadi Sekda Pidie.
Proses pelantikan berlangsung di oprom bupati setempat, Kamis 28 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB.
“Terkait dengan pelantikan Pejabat pratama tinggi di lingkungan sekretaris Pidie yaitu Sekretaris Pidie, Kami memberi apresiasi kepada Bupati pidie yang memilih sekda yang masih muda, tentu yang mudah lebih segar dan energik,” kata Mahfuddin Ismail.
“Kami berharap sekda baru yang notabene masih muda harus lebih energik, lebih disiplin dan kreative dalam memimpin ASN dan mengelola keuangan serta pemerintahan pidie kedepan,” ujar politisi Partai Aceh ini lagi.
Menurutnya, Sekda sebagai kepala sekretariat daerah dan Pembina ASN, harus membangun komunikasi yang intens dengan semua stakeholder untuk memetakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat urgen, termasuk bagaimana menata kembali kedisiplinan ASN di Pidie yang sampai hari ini belum menunjukkan kinerja dan kesidiplinan yang baik serta harus menata seluruh asset yang dimiliki oleh Pemda Pidie yang masih amburadul.
“Seperti diketahui bahwa masalah asset Pemkab Pidie menjadi masalah serius dan penting untuk didata secara tuntas dan konfrehensif ( menyeluruh ). Menata asset juga sangat penteng selain untuk tujuan terkendalinya asset agar tidak hilang, terawat dengan baik serta juga untuk peningkatan PAD di masa akan datang, terutama asset-asset fisik seperti toko dan bangunan bangunan lainnya yang sangat banyak,” ujar Mahfud lagi.[]
