Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu (27/2), seperti dikutip dari Antara. Staquf tengah mengunjungi korban gempa Pasaman Barat yang terjadi pada Jumat pagi dengan magnitudo 6,2 skala richter.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia.
Ia mengatakan saat ini banyak cobaan dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi COVID-19, banjir, serta gempa bumi.
Apalagi, menurutnya, saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan APBD karena persoalan bencana tidak terprediksi.
Rencana penundaan pemilu mendapat tentangan dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem)
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini khawatir masyarakat akan dipertontonkan dengan pelanggaran konstitusi secara berjamaah. Sebab, hukum akan menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan.
“Jadi, kita bukan lagi rule of law. Tapi sudah rule by law. Hukum menjadi instrumen kekuasan,” katanya.
Di sisi lain, Titi menolak alasan bahwa pelaksaan Pemilu 2024 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR Januari lalu, akan mengganggu laju ekonomi karena pandemi Covid-19.
Sebaliknya, kata dia, penundaan Pemilu justru akan menciptakan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Sebab, pemerintah dianggap tak mampu menjaga stabilitas politik dan hukum untuk agenda yang sebenarnya sudah direncanakan.
