Banda Aceh – Fraksi Demokrat memberikan catatan penting dalam rapat pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban LPJ APBA tahun 2021 yang dilaksanakan Jumat 1 Juli 2022.
Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Demokrat, Edi Kamal, menyampaikan salah satu catatan kritis fraksi Demokrat yang dibacakan dalam rapat pembahasan rancangan qanun tersebut adalah mengenai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Ia mengatakan bahwa tingginya SiLPA adalah salah satu bukti tidak efektifnya perencanaan penganggaran di tiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
“Tingginya SiLPA beberapa tahun terakhir ini salah satu bukti tidak efektifnya perencanaan penganggaran di tiap-tiap SKPA,” ucap Bendahara fraksi Demokrat tersebut.
Edi Kamal meminta agar kedepan pemerintah melakukan perencanaan yang matang dan efektif dengan cara menetapkan skala prioritas dalam rencana kerjanya untuk mewujudkan penggunaan APBA secara maksimal.
“Pemerintah perlu melakukan perencanaan pelaksanaan APBA yang efektif dengan menetapkan skala prioritas tahunan. Misalnya untuk saat ini pemulihan ekonomi pasca Covid-19 menjadi prioritas kita bersama. Ini penting untuk dilakukan dengan kondisi Aceh saat ini,” ujar Edi Kamal.
Anggota DPRA asal Daerah Pemilihan Aceh 10 tersebut juga menyayangkan besarnya jumlah SiLPA dua tahun terakhir ini mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.
“Jumlah SiLPA sangat besar dalam dua tahun terakhir ini. Ini sangat disayangkan. Seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di Aceh yang angkanya masih sangat tinggi untuk saat ini,” kata Edi.
