Banda Aceh – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq yang dilantik pada 7 Juli 2022 menggantikan Wali Kota periode 2017-2022 Aminullah Usman dan Zainal Arifin mendapat sorotan berkinerja buruk dalam menjalankan pemerintahan di Kota Banda Aceh oleh oknum yang mengaku pengamat, lembaga dan organisasi masyarakat (Ormas) yang tidak jelas.
“Baru dua bulan lebih, belum sampai tiga bulan, Pj Wali Kota Banda Aceh dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memimpin kota Banda Aceh, sudah ada oknum yang mengaku pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, ormas bahkan mengatasnamakan forum mahasiswa kota yang menvonis Bakri Siddiq berkinerja buruk,” kata mantan Keuchik Gampong Ilie, Iskandar di Banda Aceh, Rabu (28/7/2022).
Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperburuk citra Pemerintah Kota dimata masyarakat dan kekecewaan dengan pengangkatan Bakri Siddiq sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh serta dengan sengaja mencoba memperkeruh situasi dan kondisi roda pemerintahan agar Pj Wali Kota tidak melakukan rasionalisasi terhadap anggaran APBK tahun 2022.
“Menurut saya, alang baik nya kita sebagai elemen masyarakat memberikan saran dan kritik membangun bukan menjelek-jelekkan, kasih kesempatan enam hingga satu tahun untuk membangun kembali kota ini, baru dua bulan sudah di sorot serta dikritik macam macam, yang memimpin lima tahun saja belum tentu mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” ucapnya.
Iskandar juga mengatakan tidak semudah membalik telapak tangan dalam menjalankan roda pemerintahan, apa lagi kondisi keuangan daerah yang ditinggalkan pemimpin lama tidak dalam kondisi “sehat” di tambah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Januari hingga Juni 2022 di jajaran Pemerintah Kota dan honor para keuchik dan aparatur gampong (desa) tahap II di 90 Desa belum dibayar pada saat dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki 7 Juli lalu.
Bukan hanya tunjangan kerja pegawai, honor keuchik dan aparatur gampong saja, kabarnya Pemko Banda Aceh juga memiliki permasalahan hutang yang jumlahnya masih simpang siur, ada yang menyebutkan 23 miliar, 76 miliar bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 100 miliar.
Selain hutang, permasalahan di ibu kota Provinsi Aceh yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota juga terkait pelayanan air bersih, kebersihan seluruh kota dan perangkat atau pejabat pemerintahan yang belum menunjukkan kinerja dengan optimal.
“Saya pernah ikut jamaah subuh dengan Pj Wali Kota Banda Aceh, dalam arahan beliau mengingikan Kota Banda Aceh dapat menjalankan hukum syariat islam dengan kaffah, berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, tapi hingga saat ini belum terlihat reaksi dari instansi terkait, jika kepala dinasnya tidak mampu, saya berharap segera diganti dengan menempatkan orang yang loyal dan mempunyai sumber daya yang optimal dibidangnya,” katanya lagi.
Mantan Ketua Asosiasi Keuchik Kecamatan Ulee Kareng itu juga berharap warga kota Banda Aceh tidak terpengaruh dengan provokasi politik yang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum yang kecewa akibat harapannya tidak terpenuhi dan terus berupaya mengganggu jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Bakri Siddig.
“Kami warga kota Banda Aceh juga berharap Pj Wali Kota tidak terpengaruh dengan stetmen yang menyesatkan, teruslah mencari solusi serta strategi untuk membangun kembali kota ini. Kami juga berterima kasih karena sejak menjabat telah membayar tunjangan kerja pegawai dan honor keuchik serta aparatur gampong dan kami siap mendukung seluruh kebijakan yang membangun,” kata Iskandar.
