SIGLI – Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail didampingi oleh Wakil ketua Fraksi PA Ibrahim Cia dan ketua Komisi 3 Alwi mengunjungi Jembatan yang sudah lama mangkrak yaitu Jembatan Asan Tong Pudeng Kecamatan Titeu.
Kedatangan mereka disambut beberapa keuchik, tokoh masyarakat dan Camat Tutue Fakhruddin sudah menunggunya.
Dahlan, seorang tokoh muda Titue menceritakan bahwa abutmen jembatan ini sudah dibangun sekitar 2018 yang lalu, itupun baru satu abutmen, yang satu lagi sebelah sungai belum ada anggaran.
Dia mengatakan bahwa proses pembebasan tanah untuk rencana pembangunan jembatan ini dulu menghabiskan uang masyarakat sekitar 70 jutaan. Uang dikumpulkan secara bersama sama dan sukarela masyarakat karena bertujuan agar pemerintah Pidie dengan mudah bisa membangun satu jembatan kelak di sini.
“Maka masyarakat di Kemukiman TongPudeng ini sangat antusias dan bersepakat bersama-sama untuk membebaskan tanah disini agar kelak bisa berdirinya satu Jembatan untuk penyeberangan, masyarakat sangat merindukan satu jembatan yang bangus disini,” kata Dahlan.
Ia menjelaskan, jembatan Kemukiman Tongpudeng, Kecamatan Titeue terletak di Gampong Asan Tongpudeng yang menghubungkan enam gampong, yakni Gampong Asan Tongpudeng, Mesjid Tongpudeng, Alue, Blang Tho, Pulo Lhoih, dan Pulo Raya.
Untuk diketahui DAS Kreung Asan TongPudeng ini lebih kurang sepanjang 5 kilometer tanpa jembatan besar lainnya. Hal ini membuat kewalahan masyarakat di kemukiman ini untuk melakukan aktivitasnya apalagi jembatan itu termasuk salah satu jembatan menuju pengunungan (yang banyak masyarakat melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan.
“Dari amatan kami memang jembatan disini sangatlah urgen dan harus segera difungsional dan dituntaskan. Ini penting menjadi atensi pemerintah Pidie untuk tahun 2023 dan seterusnya menyelesaikan pekerjaan jembatan ini,” ujar Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail.
“Kami dewan baik di laporan Pansus dan laporan fraksi-fraksi dalam sidang paripurna sering kami sampaikan kepada Pemkab Pidie untuk memprioritaskan dulu pembangunan yang mangkrak, baik itu pembangunan jalan, jembatan maupun program pembangunan lainnya. Pemerintah memang sering memprioritas pembangunan baru, ya akhirnya yang sudah dikerjakan tapi belum tuntas seperti ini terlupakan,” kata dia.
Kata Mahfud, banyak kasus seperti ini, seperti Jembatan Jumphoih adan Mutiara Timur.
“Terus kita kawal, maka kemudian sekarang sedang dikerjakan.”
Mahfuddin Ismail juga menambahkan Pemkab pidiie harus memiliki strategi lain agar bisa melanjutkan sisa – sisa pembangunan seperti jembatan ini.
“Saya pikir Pemkab pidie harus membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah Aceh. Selama ini kita tahu bahwa pemerintahan Aceh setiap tahun banyak Silpa-nya, tidak salahnya kami mendorong dan mendesak Pj bupati Pidiie untuk lebih aktif melakukan lobi anggaran baik ke Pj Gubernur Aceh maupun ke pemerintah pusat.”
“Ini harus dilakukan segera, mengingat masih banyak program-program pembangunan yang sebelumnya sudah dikerjakan tapi masih belum fungsional alias belum tuntas. Dalam pekan ini kami akan menyurati Pj bupati Pidie untuk memetakan seberapa banyak program-program pembangunan di seluruh kabupaten Pidie yang belum tuntas, agar kita mengetahui lebih detail untuk perencanaan anggaran yang lebih baik di masa akan datang,” katanya lagi.
