Jakarta – Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menyatakan sebanyak 83 pengungsi etnis Rohingya kabur dari tempat penampungan sementara di bekas kantor imigrasi di Desa Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat.
Terbaru, sebanyak 29 pengungsi Rohingya kabur dari tempat penampungan selama dua hari terakhir. Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto melalui Kapolsek Blang Mangat Iptu Sapruddin di Lhokseumawe mengatakan puluhan imigran tersebut kabur dengan cara merusak pagar.
“Mereka yang kabur tersebut baru diketahui UNHCR, lembaga PBB yang mengurusi masalah pengungsi lintas negara setelah pengecekan rutin,” kata Sapruddin.
Sapruddin mengatakan sebanyak 29 imigran Rohingya tersebut kabur secara bertahap dengan rincian sebanyak 24 orang pada Selasa (3/1) dan lima lainnya kabur pada Rabu (4/1).
“Saat ini pengungsi Rohingya yang masih tersisa di lokasi pengungsian berjumlah 146 orang dari total keseluruhan sebanyak 229 orang atau total yang kabur mencapai 83 orang,” katanya.
Ia mengatakan pihak berwenang sudah meminta UNHCR untuk meningkatkan pengamanan di tempat pengungsian. Namun, hingga saat ini belum terealisasi sehingga kejadian imigran Rohingya kabur masih terjadi.
“Kami tidak mengetahui pasti ke mana tujuan mereka sehingga melarikan diri dari lokasi pengungsian. Tapi, kuat dugaan mereka menuju ke Malaysia,” kata Sapruddin.
Sebelumnya, sebanyak 229 imigran Rohingya ditampung di tempat itu setelah mereka terdampar dalam dua gelombang di dua titik terpisah di Kabupaten Aceh Utara pada November 2022.
Kementerian Luar Negeri RI menduga sejumlah pihak asing sengaja mengarahkan pengungsi Rohingya ke Aceh sebagai tempat persinggahan sementara.
Berdasarkan analisis Kemenlu, imigran Rohingya itu awalnya terkonsentrasi di kamp pengungsian di Bangladesh.
Namun, lokasi itu saat ini sudah kelebihan kapasitas. Banyak pengungsi kemudian berupaya mencari suaka ke Malaysia lewat kelompok-kelompok kecil atau sindikat perdagangan manusia.
Pengungsi Rohingya itu rela membayar sejumlah uang untuk bisa melakukan perjalanan lewat laut dengan tujuan utama ke Malaysia.
Di atas kapal, mereka dibekali alat GPS yang langsung terkoneksi ke sejumlah lembaga internasional, baik itu LSM maupun kedutaan besar.
“Mereka punya koneksi dan jaringan di Aceh. Mereka dipandu dengan GPS. Indonesia ini jadi lokasi mereka sementara. Mereka melakukan drop out lalu mereka diselundupkan ke Malaysia oleh kelompok-kelompok kecil,” kata Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) Kemlu RI, Achsanul Habib, saat rapat dengan DPR Aceh, Rabu (4/1).
“Kita juga melihat koordinat GPS mereka itu juga dimiliki oleh badan internasional, LSM, LSM internasional, dan pemerintah negara asing lewat duta besar. Koordinat mereka tercatat dan disebarkan, termasuk pergerakan mereka di tengah laut,” ucapnya.
