Oleh Muammar MR. Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional.
Januari 2023 adalah awal dari segala bentuk carut marut isu politik bangsa ini, maka dari itu yang duluan deklarasi keberpihakan justru nanti bisa dianggap hanya dagangan bahkan hidangan yang belum ditentu dicicipi oleh para oligarki.
Secara tegas bahwa sekarang sudah masuk tahun-tahun politik, ini akan menjadi awal dari perubahan emosional maupun keputusan politik nasional secara menyeluruh. Tentunya akan sangat berpengaruh bagi elit di Aceh apapun sikapnya, baik yang sudah menentukan atau masih belum punya arah, maka kita berharap elit dari Partai Politik Lokal (Parlok) jangan sampai di jengkal oleh pusat.
Tahun ini dapat kita katakan semua elit Lokal sedang mempersiapkan suatu konsep yang akan menjadi tawaran nantinya yang itu tidak lepas dari percakapan kamana akan berkiblat, Apakan bertahan dengan Parlok atau bergandengan tangan dengan Parnas. Yang terpenting adalah Parlok jangan sampai berdiri sendiri belum mampu mau ketempat orang tidak diterima.
Dalam analisis politik, bahwa Parlok sangat mungkin dipertaruhkan eksistensinya di 2024. Sebab utamanya adalah tidak lepas dari finansial bahkan sudah ketergantungan pada bohir.
kalau kita pakai pendekatan kepemimpinan, Elit Aceh yang belum matang secara politik, Parlok saat ini tidak ada lagi tokoh sentral yang mampu menumbuhkembangkan demokrasi di Aceh agar Parlok tetap disayang oleh masyarakat.
Mengapa hal demikian terjadi karena itu tidak lepas dari karakter elit politik Aceh itu sendiri, Tukar tambah ini akan dijadikan yang sangat penting dalam transaksi politik demi meraih dukungan para bohir, artinya elit lokal secara langsung sudah bisa diukur kemampuan dan kemauannya dalam menghadapi tahun-tahun politik semacam ini.
Dalam hal ini, jika elit Aceh tidak pernah memikirkan keinginan “Pusat Kekuasaan” maka nantinya sangat wajar bahwa pusat akan mendesain kekuasaan berpindah tangan dari kekuasaan yang dulunya mayoritas menjadi minoritas di Aceh. Sasarannya adalah pada Parlok, baik yang hari ini ada kursi di parlemen maupun yang baru disahkan menjadi peserta pemilu Kemarin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Meskipun tahun baru ini disambut meriah oleh para politisi, yang perlu diperhatikan adalah keputusan-keputusan sakral dalam politik bangsa terjadi tahun ini dan saatnya Parlok dipertaruhkan dalam politik bangsa ini, khususnya Aceh.
Mengapa hal ini bisa terjadi nantinya, salah satu sebab utamanya adalah dahulu sistem pemilihannya tidak serentak maka tahun depan akan dipaksa bersamaan, tentunya ini menjadi awal yang baru dalam menyambut tahun-tahun politik sebelumnya.
Dalam analisis kebijakan politik lokal tentunya kita harus mengkaji dan membaca situasi sekaligus membandingkan keamanan perut masyarakat Aceh saat ini terutama dengan wilayah tetangga, seperti Sumatra Utara yang telah diucapkan terimakasih oleh Walikota Medan kepada masyarakat Aceh yang menjadi penyumbang tetap bagi pendapat Anggaran Daerah (PAD) Medan. Lalu Aceh seperti apa? Silahkan jawab sendiri.
Berbicara masalah analisis kebijakan politik lokal, penulis harus mengatakan ada dua poin penting dalam pengambilan keputusan politik daerah agar tetap berdiri kokoh semoga bisa melakukan penerapan seperti jalan tengah dalam tantangan politik Aceh di 2024.
Pertama konsep perlombaan kekuatan atau keberhasilan, kedua menyangkut dengan status keamanan yang rawan saat pemilu di Aceh.
Saya pikir Aceh belum berada secara mandiri pada kajian tersebut, bukan tidak mungkin tetapi tahun ini pemerintah daerah bisa melakukan suatu keputusan yang bisa menjadi suatu indikator sehingga bisa dinilai keberhasilan dalam membangun kekuatan Aceh.
Kemudian yang kedua soal keamanan, ini mungkin sensitif tetapi akankah pemerintah daerah mampu menjamin dan bersiap pasang badan agar tidak terjadi pertumpahan darah pada saat menjelang pemilu, Karena ini penting, bahwa setiap pemilu tetap ada intimidasi, kekerasan bahkan penembakan terjadi di Aceh.
Sejauh ini apa yang bisa dijadikan rujukan nilai atau produk dari Parlok yang bisa terkoneksi langsung dengan perilaku positif yang dianut dalam rutinitas masyarakat Aceh sekarang. Tentu ini tidak bisa di ungkap melalui UUPA dan bendera.
Pada hal pemberian untuk mendapatkan hak-hak politik daerah melalui Dewan Perwakilan justru masih jauh dari keberhasilan. Kita boleh saja bangga karena satu-satunya yang diberikan mendirikan partai politik lokal adalah Aceh, Meskipun nanti akan ada provinsi yang protes terhadap pemberian mendirikan Parlok tersebut dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945.
Parlok, sebenarnya barang mewah jika ingin budaya demokrasi politik lokal berpusat pada satu kekuatan masing-masing. Maka dari itu wilayah politik lokal yang tidak di jaga semaksimal mungkin akan merubah orientasi dasar, jangan-jangan Parlok ada penyusup.
Sejauh ini, pemberian tersebut hanya menambah jumlah Parlok saja tapi tidak punya tujuan yang konkret terhadap kemajuan Aceh secara mendalam. Jadi apakah Parlok bertahan atau tidak di pemilu 2024, jawabannya ada pada ketua-ketua Partai dan elit yang hari ini ada dalam sistem pemerintahan.
Pandangan penulis, dalam konteks otonomi daerah, Aceh memberikan ruang yang sangat besar untuk Parlok berbakti, jangan konsentrasinya memperkaya diri atau kelompok saja. Oleh sebab itu semua elit lupa membentuk pendidikannya masing-masing, terutama dalam menyokolahkan para kader-kader partainya.
Kondisi semacam ini bisa muncul dari perintah tanpa menonjolkan peran partai politik lokal, kondisi semacam ini elit Aceh tidak cukup pengetahuan untuk membantahnya, maka lakukanlah.
Sekali lagi, sebagai putra daerah tidak menginginkan bahwa elit Aceh nantinya kalang kabut dan buta arah dalam menghadapi arus politik nasional yang datang sebagai pembaharu atas segala desain politik yang dilakukan elit lokal menuju tahun 2024, karena Aceh saat ini tidak begitu berpengaruh dalam percaturan politik nasional.
