Oleh Inike Yulia Putri. Penulis adalah warga Bener Meriah dan anggota jurnalis warga Banda Aceh
Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Aceh. Kabupaten ini hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari 2004. Sebelum dimekarkan dari Aceh Tengah, daerah yang secara administratif kini menjadi wilayah Kabupaten Bener Meriah tidak begitu tersentuh oleh pembangunan. Letaknya yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten yakni Kota Takengon membuat pembangunannya tidak merata.
Di era reformasi, Kabupaten Aceh Tengah turut berbenah. Listrik mulai masuk ke kampung-kampung yang jauh dari perkotaan. Pusat layanan kesehatan masyarakat tidak hanya ada di tingkat kecamatan saja, tetapi mulai hadir ke kampung-kampung berupa polindes. Reformasi juga menjadi momentum bagi beberapa daerah di Aceh untuk mandiri secara administratif. Salah satunya Bener Meriah. Kabupaten ini terdiri atas sepuluh kecamatan dan beribu kota Simpang Tiga Redelong. Selama dua dekade usianya, Kabupaten Bener Meriah setidaknya telah dipimpin oleh sepuluh orang kepala daerah baik yang berstatus penjabat, pelaksana tugas, maupun definitif.
Peran kepala daerah sangat vital dalam mendukung tumbuh kembang suatu wilayah. Demikian halnya dengan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Bicara soal kepala daerah juga tak terlepas dengan esensi sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Karena dari proses pemilulah akan lahir sosok pemimpin yang akan menjadi nakhoda pembangunan daerah.
Sosok seorang pemimpin juga menjadi cerminan kemamuran rakyat dan daerah yang dipimpinnya. Jika seorang pemimpin itu religius, maka rakyatnya juga akan ikut religius. Jika sosok pemimpinnya taat pada aturan, maka rakyatnya juga demikian. Karena karakter dari seorang pemimpin tersebut ternyata juga ikut menentukan seperti apa kebijakan dan aturan yang dibuat dan bagaimana implementasinya di suatu wilayah. Untuk menemukan sosok yang ideal bukanlah perkara mudah, karena tipe ideal masing-masing individu juga berbeda-beda.
Pemilu dan pilkada 2024 menjadi momentum baru bagi Kabupaten Bener Meriah untuk menyongsong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Tiap-tiap individu mendambakan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan. Dengan harapan kehadiran sosok pemimpin tersebut nantinya memberi dampak terhadap kemajuan daerah baik dari segi fasilitas, infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia. Bener Meriah memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama tanaman kopi arabika yang kualitasnya sudah kesohor. Potensi ini tentunya perlu dikelola dengan baik.
Namun, dengan maraknya politik uang yang menggerogoti sistem demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, telah menimbulkan kecemasan tersendiri dan melenakan masyarakat dari apa yang dicita-citakan. Bagi segelintir orang, kualitas dan kapasitas calon yang dipilih bukan lagi sesuatu yang penting. Uang telah mengubah tolok ukur dipilihnya seorang calon pemimpin. Padahal, hanya pemimpin yang berkualitaslah yang bisa membawa kemajuan bagi suatu daerah.
Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh seorang tokoh perempuan di Kabupaten Bener Meriah, Yusdarita, yang bergiat di Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK). Saat dihubungi pada Sabtu, 28 Januari 2023, perempuan yang akrab disapa Kak Yus ini mengatakan, kini banyak individu yang tidak lagi mempertimbangkan kualitas calon pimpinan, tetapi mereka melihat berapa nominal rupiah atau hadiah yang diberikan calon untuk dibagi-bagikan pada mereka. Misalnya, di daerah Bener Meriah yang bercuaca dingin, para calon membagi-bagikan jaket, ada pula yang membagikan sembako.
“Sebentar lagi kita bisa melihat mendekati hari pemilihan, akan banyak sekali serangan fajar. Nah, di sana siapa yang menawarkan uang dengan nominal lebih besar, maka dia yang lebih pantas dipilih. Jadi, masyarakat hanya sekadar memiliki hak pilih, tetapi hak memilih sesuai hati nuraninya telah digadaikan pada calon yang lebih kaya atau calon yang paling banyak menggelontarkan dana,” ujarnya.
Yusdarita yang asli warga Bener Meriah dan berdomisili di Kecamatan Bukit menilai, selama Bener Meriah menjadi kabupaten pembangunannya bisa dikatakan melaju pesat. Jalan-jalan ke pelosok kampung mulai diaspal. Apalagi sejak beberapa tahun silam sudah ada dana desa dari pemerintah pusat dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, desa dapat merencanakan pembangunannya sendiri. Entah itu sarana air bersih, rabat beton ke jalur-jalur arteri terutama ke kebun masyarakat, membangun kantor desa hingga memungkinkan membentuk badan usaha milik desa.
“Jadi, memang pembangunannya untuk saat ini lebih merata. Namun, ketika berbicara ketimpangan juga tidak akan pernah habis, terutama desa-desa terpencil dan tertinggal,” ungkap Yusdarita yang menjadi paralegal di komunitas masyarakat.
Pembangunan merupakan salah satu bentuk validasi tercapai atau tidaknya kesejahteraan suatu daerah dari sudut pandang kepemimpinan. Namun, ketika berbicara mengenai pembangunan bukan hanya berbicara tentang infrastruktur dan fasilitas, pembangunan juga berbicara terkait kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan pendapatan individu untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi.
Kesejahteraan suatu daerah juga ditentukan oleh tokoh yang memimpin daerah tersebut dan kebijakan seperti apa yang ditetapkan oleh tokoh tersebut dalam pemerintahannya. Dahulu Aceh terkenal memiliki kekayaan dan kejayaan sejak masa Kesultanan Aceh. Namun, dalam sejarah panjang, Aceh telah pula beberapa kali mengalami kemerosotan akibat perang dan konflik.
Sejarah menyebutkan bahwa Aceh di masa lampau tepatnya pada masa kerajaan merupakan daerah yang kaya. Namun, jika melihat realita masa kini justru sebaliknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Aceh menempati urutan tertinggi untuk penduduk miskin di Sumatera terhitung sejak 2015.
Salah satu tokoh muda Aceh yang berasal dari Aceh Utara, Maimun, menjadi salah satu saksi sepenggal cerita tentang kondisi Aceh di awal-awal reformasi pascatumbang Orde Baru pada 1998.
“Aceh merupakan daerah modal dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan perjuangan kolektif seluruh rakyat menyumbangkan harta benda mereka untuk keperluan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Hal ini menjadikan Aceh memiliki status daerah istimewa yang diberikan oleh pusat dengan penerapan syariat Islam,” kata Maimun mengenai pandangannya terkait pembangunan daerah di Aceh saat dihubungi Kamis, 26 Januari 2023.
Oleh karena itu, pemilu tak boleh disepelekan jika ingin pembangunan Aceh maju dan merata. Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.[]
