Jakarta – Rezim junta militer Myanmar resmi membubarkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) pimpinan mantan pemimpin de facto yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.
Seperti diberitakan AFP, komisi pemilihan umum di bawah rezim junta mengumumkan keputusan itu pada Selasa (28/3), karena NLD tak memenuhi kriteria terbaru untuk mengikuti pemilu.
Kantor penyiaran negara Myanmar, MRTV, melaporkan bahwa partai yang ingin ikut serta dalam pemilu harus merampungkan proses pendaftaran.
Komisi pemilu Myanmar memberikan waktu 90 hari untuk partai menggalang setidaknya 100 ribu anggota. Partai kemudian harus membuka kantor di setidaknya setengah dari keseluruhan kota di Myanmar dalam 180 hari.
Partai-partai yang ingin ikut pemilu harus merampungkan seluruh proses paling lambat pada hari ini, Rabu (29/3).
Pihak yang tak dapat memenuhi persyaratan itu “akan kehilangan status mereka” sebagai partai politik.
Keputusan ini dianggap sebagai pukulan paling telak junta militer terhadap demokrasi di Myanmar. Selama ini, NLD memang dianggap sebagai partai pembawa demokrasi di negara tersebut.
Suu Kyi mendirikan NLD pada 1988. Dua tahun kemudian, NLD langsung menang telak dalam pemilu pada 1990. Namun, junta menjegal dan membatalkan kemenangan NLD.
Terus mengobarkan bara demokrasi di tengah kekejaman junta, NLD akhirnya kembali menang dalam pemilu pada 2015 dan 2020, mendepak militer dari kursi kekuasaan.
Namun, setelah pemilu 2020, militer kembali membayangi pemerintahan NLD dengan menuding partai itu melakukan kecurangan.
Berbekal tudingan tersebut, junta mengudeta pemerintahan sipil Myanmar pada Februari 2020. Mereka juga menangkap sederet pejabat, tak terkecuali Suu Kyi.
Sejak saat itu, warga Myanmar terus turun ke jalan, disambut tindakan keras aparat. Sementara itu, Suu Kyi mendekam di tahanan sembari menjalani proses peradilan yang dianggap sarat politik.
