PALEMBANG – Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi zero conflict, dengan mengacu pada kondisi damai, dan tidak ditemukannya konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Masyarakat Sumsel memegang teguh budaya kerukunan, berpikir regius, serta moderat.
Perihal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si Ketika melepas kontingen Pramuka ke Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN PTK) XVI Tahun 2023 di Gorontalo. Acara pelepasan berlangsung di Kampus B Jakabaring. Selasa, (18/5/2023).
“Para kontingen mesti terus merawat citra positif intitusi dan provinsi Sumatera Selatan dengan merefleksikan Dharma Pramuka lewat sikap moderat,” pesan Prof. Nyanyu.
Lebih lanjut, Rektor mengatakan kegiatan utama adalah kerja bakti. Sumbangkan pengabdian dan karya terbaik untuk masyarakat Gorontalo. Jadikan ajang ini meningkatkan kualitas diri, sekaligus menyumbangkan pengetahuan, dan keterampilan diri untuk membantu pembangunan berkelanjutan bagi negara dan bangsa.
Ada 18 anggota Pramuka berangkat ke Gorontalo. Mereka akan mengikuti perkemahan nasional dari tanggal 22-27 Mei 2023 di Bumi Perkemahan Kampus II IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan menusung tema “Merawat Keberagaman dan Perdamaian dalam Bingkai Moderasi Beragama”. Prof. Nyayu mengucapkan selamat melakukan pengabdian kepada anggota Pramuka serta kakak pembina di Gorontalo dengan memegang teguh prinsip moderasi beragama dalam dharma-dharma Pramuka.
Sementara itu, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Hamidah, M.Ag sebagai pimpinan kontingen Pramuka UIN Raden Fatah berpesan agar setiap anggota dapat mengikuti kegiatan dengan baik, menjaga kekompakkan dan menjaga kesehatan selama berlangsungnya kegiatan perkemahan.
Sebelumnya UIN Raden Fatah menjadi tuan rumah PWN PTK XV 2021 dan menoreh prestasi nasional dengan mencatat rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian 35.503 pantun bertemakan moderasi beragama. Pantun-pantun itu berasal dari partisipasi masyarakat penjuru provinsi di Indonesia.
