SIGLI – Kabupaten Pidie Harus di mulai Pembangunannya dari Hilir, Hal itu dikatakan Penjabat Bupati Pidie Ir, Wahyudi Adisiswanto, M.Si., saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-Off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Grand Sahid Hotel Jaya Jalan Jendral Sudirman di Jakarta, Selasa 11Juli 2023.
Penjabat Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto mengatakan kami akan seirama dengan Pemerintah Pusat sesuai arahan.
“Program Pemerintah Pusat akan terus kita dukung, pembangunan akan dimulai dari hilir,” Ujarnya.
“Apalagi seminggu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyelesaikan survei Indeks Desa Membangun (IDM) dari 192 desa Tertinggal dinaikkan statusnya ke desa Berkembang sebanyak 155 desa. Program Zero Desa tertinggal yang digagas oleh Pemda Pidie akan terus diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ungkapnya.
“Status desa Mandiri di Pidie dulunya 4 desa sekarang berubah statusnya naik menjadi 8 desa, desa Maju dulunya 36 desa naik statusnya menjadi 79 desa, sedangkan desa Berkembang dulunya 498 desa naik statusnya menjadi 606 desa,” tuturnya.
Nantinya kami akan terus kembangkan BUMDES agar terdorong perputaran ekonomi di desa.
“Sektor UMKM, Inflasi, Stunting, Pariwisata dan Kamtibmas akan menjadi perhatian utama Pemerintah Pidie, ditambah lagi Program ini telah di gagas dalam Gerakan Pagar Bambu Putih,”
“Nantinya Gerakan Pagar Bambu Putih ini akan jabarkan dalam Pola Kebijakan Umum dan Pola Kebijakan Khusus dengan Bappeda dan Instansi terkait, Pemda Pidie” pungkasnya.
Untuk diketahui Kabupaten yang menerima Program tersebut diantaranya Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Timur, Bireuen dan Kabupaten Aceh Selatan.
Kegiatan itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri. Rakornas ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., P.A., Ph.D yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, “komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerintahan dari level terendah yakni pemerintahan desa akan terus dilakukan,” Katanya Dalam Sambutan
Dijelaskan, Desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Salah satu visi Bapak Presiden yang adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” ucapnya.
Tito mengatakan, Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan.
“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Poin pentingnya adalah dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahunnya, sehingga per Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” jelasnya.[Mul]
