SUBULUSSALAM – Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kota Subulussalam 2023-2026 di Aula Bappeda, Kamis, 27 Juli 2023.
Kegiatan ini difasilitasi oleh empat Tenaga Ahli (TA) dari Pusat Riset Sawit dan Kelapa Universitas Syiah Kuala (PRSK-USK), Dr. Asri Gani (TA Sustainability), Dr. Irfan Zikri (TA Sosek, Ketenagakerjaan dan Konflik), Prof. Saiful (TA Lingkungan), dan Dr. M. Rusdi (TA Geospasial).
“Apresiasi yang sangat tinggi terhadap seluruh pihak yang terlibat bahwa kita sudah berprogres sangat pesat dalam penyusunan dokumen ini,” ungkap Rosihan Indra, Kadistanbunkan Kota Subulussalam dalam sambutannya.
“Pencapaian yang luar biasa ini adalah titik balik yang sangat baik bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan perkebunan Kota Subulussalam,” tambah Indra.
Dalam pemaparannya.
Dr. Asri Gani, Ketua Tim PRSK USK menyampaikan, rumusan rencana aksi ini adalah hasil telaah inventarisasi isu-isu strategis dalam forum FGD tematik yang dilakukan awal Juni 2023.
“Hasil inilah kemudian kami intergrasikan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas rencana aksi,” ujarnya.
Kegiatan diskusi publik berlangsung seharian penuh yang dibagi kedalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan hasil pemilihan dan penetapan program dan kegiatan prioritas, dan sesi kedua pada sore hari adalah sesi diskusi penetapan program dan kegiatan serta pelaksanaannya.
Pada sesi pertama, tim penyusun PRSK USK yang diwakili Dr. Irfan Zikri menguraikan 27 usulan pemilihan dan penetapan program prioritas yang terbagi ke dalam lima komponen, yaitu Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur; Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun; Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
“Pemilihan usulan ini dibangun berdasarkan kajian terhadap isu-isu strategis pembangunan perkebunan kelapa sawit Kota Subulussalam, dan penentuan usulan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan empat hal,” kata Irfan.
Ia menguraikan pertimbangan tersebut bahwa pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (technically feasible), dimungkinkan secara pembiayaan (financially feasible), diterima secara politis dan sosial (politically/socially viable), dan dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (administratively operate).
“Karenanya, perlu kecermatan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk memilih dan menetapkan prioritas program dan kegiatan,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi pembahasan, perwakilan petani dari APKASINDO mengungkapkan usulan terkait pendataan, STDB, SPPL, dan praktik budidaya kelapa sawit yang baik harus menjadi program prioritas.
“Jika melihat pada peta jalan dan urgensinya dalam beberapa tahun ke depan, terutama terkait ISPO, maka ini harus jadi perhatian serius,” ungkap Kasraji, perwakilan Earthworm Foundation (EF).
Sementara, Tisna Nando, perwakilan Wildlife Conservation Society (WCS) menekankan pada aspek lingkungan perlindungan terhadap Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yakni kawasan ekosistem esensial dan kawasan konservasi.
“Kegiatan penyusunan dokumen RAD KSB Kota Subulussalam tidak terlepas dari komitment dan dukungan penuh seluruh pihak, terutama EF dan WCS nselaku mitra pembangunan utama kegiatan ini, dan khususnya Tim PRSK USK sebagai tim penyusunnya”, imbuh Indra dalam penutupan kegiatan.
Ia merasa sangat optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan perkebunan Kota Subulussalam sebagai komoditas strategis dan unggulan.
