LHOKSUKON – Penjabat Bupati Aceh Utara mengintruksikan SKPK-SKPK terkait untuk segera meng-update data dan informasi terkait dengan bencana banjir yang melanda beberapa kecamatan pada 4 – 5 September 2023.
Instruksi itu disampaikan oleh Asisten I Setdakab Dayan Albar, SSos, MAP, saat memimpin rapat yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, 6 September 2023. Rapat juga dihadiri oleh Asisten II Ir Risawan Bentara, MT, Asisten III Drs H Adamy, MPd, Kepala BPBD Aceh Utara Asnawi, ST, MSM, Plt Kepala Dinas PUPR Ir Jaffar, MT, serta sejumlah Kepala OPD terkait lainnya.
Dayan Albar juga mengatakan tugas utama penanganan masalah banjir adalah untuk mendata yang terdampak banjir. Baik itu masalah kerusakan infrastruktur seperti gedung sekolah, kerusakan jembatan, kerusakan jalan, kerusakan rumah warga serta sawah warga yang telah ditanam yang terendam banjir. “Dan yang paling penting adalah penanganan terhadap warga masyarakat yang terkena langsung dampak banjir,” tegasnya.
Untuk itu, Dayan menekankan pentingnya didirikan Posko untuk penangan banjir. Disebutkan, untuk penanganan darurat bencana banjir yang terjadi pada 4 – 5 September 2023 akan dibuat Posko sementara di depan Kantor BPBD di Landing. Pemkab Aceh Utara juga akan menunjuk Tim Kerja untuk penanganan banjir, yang akan di-SK-kan oleh Bupati.
Dayan meminta semua OPD yang terimbas agar segera meng-update data sesuai dengan bidang masing-masing, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan dan infrastruktur di lapangan, juga sektor pendidikan untuk secepatnya dibuat laporan. “Minimal ada data sementara. Semua data harus tekumpul ke Posko,” harapnya.
Sementara Asisten III Setdakab Drs H Adamy, MPd, mengajak seluruh OPD atau SKPK ikut membantu dan bekerja sama dalam penanganan bencana banjir. Kegiatan semacam ini bukan hanya hari ini terjadi, tetapi setiap tahunnya ada. Tinggal saja kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. “Kita ini semuanya Tim Siaga Bencana,” ungkap Adamy.
Kepala BPBD Aceh Utara Asnawi, ST, MSM, mengatakan untuk penanganan darurat telah ada bantuan alat berat dari seorang Anggota DPR RI beberapa hari terakhir untuk membersihkan saluran pembuang yang ada di Kecamatan Pirak Timu. Dari sana diharapkan debit air banjir dapat segera surut dan berangsur normal.
Pada kesempatan itu, pejabat dari Dinas Sosial memaparkan bahwa pihak telah menyalurkan bantuan masa darurat untuk masyarakat yang terdampak banjir di beberapa lokasi. Bantuan itu langsung diantar ke kecamatan pada hari pertama terjadinya bencana banjir.
Informasi yang berhasil dihimpun, update terkini hingga Rabu pagi, 6 September 2023, sebanyak 5.620 jiwa warga Aceh Utara sempat mengungsi akibat bencana banjir karena luapan sungai pada 4 – 5 September 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang terdampak mencapai 9.132 jiwa. Banjir tersebut melanda delapan kecamatan.
Data tersebut sebagaimana di-update oleh Dinas Sosial dan PPPA Aceh Utara, di Kecamatan Samudera sebanyak 633 keluarga atau 1.992 jiwa tersebar di Gampong Madan 370 jiwa, Krueng Baro Langgahan 180 jiwa, Tanjung Hagu 520 jiwa, Teupin Beulangan 602 jiwa dan Tanjong Reungkam 250 jiwa.
Selanjutnya di Kecamatan Syamtalira Aron sebanyak 334 keluarga atau 1.141 jiwa, tersebar di Gampong Tanjong Krueng Pase 340 jiwa, Gampong Blang 408 jiwa, Gampong Teungoh 138, dan Matang Meunye 255 jiwa. Di Kecamatan Tanah Luas sebanyak 342 keluarga atau 1.120 jiwa dengan rincian Tanjung Mesjid 115 jiwa, Serba Jaman Baroh155 jiwa , dan Rayeuk Kuta 850 jiwa.
Berikutnya, di Kecamatan Matang Kuli sebanyak 289 keluarga atau 1.125 jiwa dengan rincian di Gampong Pante Pirak 119 jiwa, Tanjung Haji Muda 131 jiwa, Tumpok Barat 480 jiwa, Alue Thoe 278 jiwa, dan Lawang Pirak 117 jiwa. Kecamatan Nibong sebanyak 170 keluarga atau 312 jiwa, yaitu di Gampong Nibong Baroh. Sementara untuk tiga kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Paya Bakong, Pirak Timu dan Geureudong Pase tidak terdapat pengungsian.
