Jakarta – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva blak-blakan terkait perubahan sikap lembaganya terhadap larangan ekspor nikel dan komoditas tambang di Indonesia.
Kepada CNN Indonesia, ia mengatakan Indonesia memiliki sekitar setengah dari pasar nikel global, di mana komoditas itu sangat penting untuk pengembangan kendaraan listrik dan mobilitas hijau.
“Dan adalah tepat bagi Indonesia untuk berambisi untuk tidak hanya memproduksi nikel, tetapi juga naik dalam rantai nilai dan berperan dalam produksi kendaraan listrik dan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat,” katanya, Rabu (6/9).
Ia menambahkan melalui keragaman, kekayaan mineral yang luar biasa di Indonesia, pihaknya berharap negara ini bisa mengejar jalur diversifikasi.
“Ini adalah apa yang kami rekomendasikan kepada negara ini (Indonesia), dan naik dalam rantai nilai,” katanya.
Menurutnya, dengan diversifikasi itu Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi pada 2045.
“Kami sangat ingin melihat Indonesia pada 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, yang tidak dapat dicapai tanpa diversifikasi ini,” katanya.
IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Mereka karena itu meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.
Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
“Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain,” tulis laporan tersebut.
Namun permintaan IMF itu memantik reaksi yang cukup keras dari pemerintah Indonesia. Salah satu reaksi keras disuarakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Jokowi tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.
“Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, ” ujarnya pada Jumat (30/6).
Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi. Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.
Bahlil mengatakan pengalaman Indonesia pada 1998, atau saat mengatasi krisis moneter dengan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh IMF sudah cukup.
“Ketika terjadi krisis ekonomi yang merekomendasikan Dirgantara Indonesia ditutup, bansos dihentikan hingga akhirnya daya beli masyarakat lemah adalah IMF. Di situlah cikal bakal terjadi di industrialisasi bunga kredit dinaikkan sehingga hampir semua pengusaha kolaps,” katanya.
“Apakah kita mengikuti dokter yang sudah menjadikan kita dirawat dari ruang rawat inap ke ICU,” tambahnya.
Bahlil mengatakan ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.
Selain Bahlil, Jokowi juga memberikan reaksinya. Ia menyatakan tak akan mundur dengan kebijakan hilirisasi nikel Cs yang sudah dijalankan Indonesia meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF.
