JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar pertemuan dengan jajaran di Kemendagri terkait polemic bendera Aceh, Selasa 17 September 2019. Pertemuan ini berlangsung dari pukul 11.00 hingga 12.00 WIB di Kemendagri.
Informasi yang diperoleh atjehwatch.com, pertemuan ini berjalan alot. Pasalnya, jajaran Kemendagri ternyata tak memiliki dokumen resmi pembatalan qanun bendera Aceh yang dihembuskan sudah dilakukan pada 2016 lalu.
Dari Kemendagri diwakili oleh tiga petinggi, seperti Kuswanto Kepala Seksi Otsus Aceh Kemendagri serta Roni Saragih Kasubdit wilayah 1, dan Agus Rahmanto Kasubdit wilayah 4.
Sementara dari DPR Aceh, ada Azhari Cage selaku Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh Ketua Badan Legislasi, Iskandar Usman selaku ketua Fraksi PA DPR Aceh, serta sejumlah anggota komisi I lainnya.
“Jadi di Kemendagri tak bisa menunjukan dokumen resmi pembatalan qanun bendera. Termasuk dokumen yang ditunjukan kepada DPR Aceh dan eksekutif,” kata Abdullah Saleh, kepada atjehwatch.com, Selasa siang 17 September 2019.
Padahal, kata Abdullah Saleh, pemberitaan pembatalan qanun bendera Aceh sendiri begitu massif di Aceh.
Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, selaku penegak hokum, bahkan pernah mengatakan qanun bendera sudah dibatal.
“Namun di Kemendagri, tak ada dokumennya. Kita minta tunjukan, ternyata tak bisa ditunjukan,” kata Abdullah Saleh.
“Jadi kita mendesak jajaran di Kemendagri untuk segera membuat klarifikasi terkait hal tadi. Agar tak salah persepsi di lapangan,” ujar politisi PA ini lagi.
