JANTHO – Hubungan yang tidak harmonis antara bupati dan wakil bupati Aceh Besar dinilai akan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah tersebut. Bahkan konflik diantara mereka sudah menjadi konsumsi publik di Aceh.
“Mawardi dengan Waled harus segera membentuk konsensus untuk memecah kebuntuan komunikasi politik mereka demi kepentingan yang lebih besar, ada 602 gampong dan 23 kecamatan yang harus mereka kelola,” kata Ketua PDI-P Aceh Besar sekaligus Wakil Ketua Pemuda Muhammadyah Aceh, Zulkifli AK di sela-sela pertemuan di Banda Aceh, Senin 21 Oktober 2019.
Seperti yang sudah diberitakan oleh salah satu media online di Aceh, bahwa keretakan hubungan Mawardi-Waled dalam memimpin Aceh besar sudah menjadi buah bibir di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya termasuk Banda Aceh.
Sayangnya, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali yang dikonfirmasi oleh media tadi, terkait pernyataan Waled Husaini tadi, lebih memilih diam dan bungkam.
“Mawardi-Waled harus membentuk konsensus dalam membangun Aceh Besar, bukan mencari konsensus dari eksternal pemerintahan. Dalam hal ini saya juga menghimbau kepada masing-masing kubu pendukung untuk tidak mempertajam konflik Mawardi-Waled karena akan memunculkan pro dan kontra ditengah masyarakat,” kata Zulkifli.
“Jangan sampai masa kepemimpinan Mawardi-Waled meninggalkan catatan kelam dalam pembangunan daerah. Sudah sangat banyak daerah gagal melaksanakan pembangunan akibat konflik elit dan usangnya cara kita membangun consensus,” katanya lagi.
Sebagai partai pendukung, PDI-P Aceh Besar siap jika dibutuhkan untuk membantu membangun proses konsensus.
“Berdasarkan riset lapangan dan informasi yang kami himpun dari masyarakat kami sudah merumuskan bahwa ada beberapa kebijakan yang harus diambil oleh para pihak untuk stabilitas politik di Aceh Besar,” kata Zulkifli.
Laporan Hendri
