ACEH BESAR – Forum Kajian Strategis Pemuda (FKSP) Aceh Besar meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat transparan dalam hal serapan anggaran APBK 2019 menjelang akhir tahun.
Presidium FKSP Aceh Besar Muttaqin menyampaikan, pemerintah Aceh Besar dalam hal ini Bupati Aceh Besar Mawardi Ali harus menyampaikan kepada publik sudah berapa persen serapan anggaran APBK 2019 itu.
“Serapan anggaran dari setiap program pembangunan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkab Aceh Besar pada APBK tahun anggaran (TA) 2019 akan terus kita pantau progresnya,” kata Muttaqin, Kamis (28/11/2019).
Memasuki bulan Desember ini realisasi serapan APBK pada setiap program PD semestinya sudah berkisar 88 persen.
Lanjutnya, Pemkab Aceh Besar harus merincikan target serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang telah dicapai setiap PD menjelang akhir tahun ini, anggaran yang berhubungan langsung dengan program pemerintah, termasuk program pemerintah daerah seperti pekerjaan fisik, pembangunan pengadaan barang dan jasa harus mencapai target signifikan.
“Saat ini kita sudah memasuki triwulan terakhir, semua PD diharapkan mampu melakukan serapan anggaran secara optimal, sehingga capaian pembangunan bisa terealisasi tepat waktu,” ujarnya.
FKSP Aceh Besar mengharapkan kepada DPRK Aceh Besar, selaku legislatif untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, monitoring terhadap semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Besar.
“DPR itu mitra kritis dan pengawas, bukan sobat pemerintahan Mawardi Ali,” tegasnya.[]
