Jakarta – Pemberontak Rakhine, Arakan Army, menculik seorang anggota DPR Rakhine Myanmar, termasuk beberapa orang dan staf perusahaan swasta warga negara India.
Setelah menyerbu sebuah kapal di lepas pantai negara bagian Rakhine, para pemberontak menculik seorang anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa dan sembilan orang lainnya, termasuk staf sebuah perusahaan konstruksi India.
Dikutip dari AsiaOne, 13 Desember 2019, penculikan oleh pemberontak Arakan Army pada 3 November adalah penculikan profil tertinggi dalam serangkaian penculikan yang telah mereka lakukan dalam kampanye mereka melawan pemerintah selama setahun terakhir.
Pemberontakan etnis Rakhine, yang diyakini mencakup ribuan pemberontak, merupakan ancaman serius bagi pemerintah Aung San Suu Kyi di wilayah yang semakin tidak memiliki hukum dan tindakan keras militer terhadap Muslim Rohingya.
Lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri dari persekusi dan operasi militer pada tahun 2017, menurut laporan tim pencari fakta PBB dan menyebutnya sebagai tindakan dengan maksud genosidal. Negara bagian Rakhine juga merupakan pusat investasi besar Cina dalam pipa minyak dan pelabuhan, dan pemerintah berharap untuk lebih mengembangkan kawasan itu.
Pemberontak Rakhine memperjuangkan otonomi yang lebih besar untuk negara bagian mereka yang miskin.
Pemerintah pusat Myanmar memiliki cengkeraman lemah di Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh dan wilayah gunung serta hutan Myanmar.
Partai NLD yang berkuasa menderita kekalahan di negara bagian itu oleh partai nasionalis Rakhine selama pemilihan nasional 2015.
Tentara Arakan dibentuk pada 2009 tetapi relatif tidak dikenal sebelum gelombang pertempuran terakhir, yang meletus pada Januari tahun lalu ketika pemberontak menyerang empat kantor polisi di Rakhine.
Pemerintah telah berjanji untuk menghancurkan pemberontak, mengirim ribuan tentara ke Rakhine, dan memutus koneksi internet di seluruh wilayah.
Pemberontak telah beralih ke penculikan sebagai respons. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan orang telah diculik dari bus dan kapal, sementara yang diduga informan telah ditahan di desa, menurut pejabat setempat, pemberontak dan laporan media.
Ketika dihubungi Reuters, juru bicara militer, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, menyebut penculikan oleh pemberontak adalah aksi terorisme, dan membenarkan tanggapan militer terhadap pemberontakan.
Pada Oktober, kelompok yang diduga pemberontak menyamar sebagai para pemain sepak bola naik bus. Mereka menculik puluhan petugas pemadam kebakaran dan warga sipil di Mrauk-U, bekas ibu kota bersejarah wilayah itu.
Pada bulan yang sama, pemberontak menangkap lebih dari 50 orang, kebanyakan dari mereka adalah anggota pasukan keamanan, dari sebuah feri di dekat kota Buthidaung.
Tentara Myanmar kemudian menembak dan menenggelamkan kapal-kapal yang membawa orang-orang yang ditangkap, menewaskan puluhan orang, menurut pemberontak. Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara militer untuk mendapatkan komentar tentang tenggelamnya kapal.
Pemerintah Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Juru bicara pemerintah, Zaw Htay, bulan lalu mengutuk serangan oleh Arakan Army, menyebut serangan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.
Juru bicara Angkatan Arakan Army, Khine Thu Kha, mengakui menculik warga sipil tetapi mengatakan tawanan dalam keadaan aman.
“Kita harus menangkap mereka jika perlu,” Khine Thu Kha mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pesan audio. “Itu adalah sifat perang.”
Banyak dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan dengan cepat, tetapi yang lain ditahan sebagai sandera karena pemberontak menuntut pembebasan warga sipil Rakhine yang ditangkap.
Setelah serangan 3 November, di mana salah satu orang India terbunuh, pemberontak dengan cepat membebaskan sebagian besar sandera. Tetapi mereka menahan anggota parlemen NLD, Hawi Tin.
Dalam sebuah pernyataan, pemberontak menuduh Hawi Tin memberi tahu pihak berwenang tentang kegiatan mereka.
40.000 lebih orang telah meninggalkan rumah mereka karena pertempuran telah meningkat selama setahun terakhir, menurut PBB, dan puluhan orang telah terbunuh.
Seorang penyelidik UN mengatakan pada Juli bahwa tentara Myanmar mungkin melakukan kejahatan perang di wilayah itu, dengan mengutip laporan kematian selama interogasi terhadap orang-orang yang ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan pemberontak.
Pemberontak menikmati dukungan kuat di seluruh Rakhine, di mana banyak orang merasa bahwa pemerintah pusat telah mengabaikan wilayah tersebut secara ekonomi.
Pemimpin pemberontak Arakan Army, Tun Myat Naing, menyerukan status konfederasi untuk Rakhine, yang berarti otonomi dari seluruh Myanmar dan termasuk wewenang atas undang-undang dan perpajakan.
