JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya mempertanyakan langkah kongkrit pemerintah terkait rencana pemulangan Warga Negara Iindinesia dari Tiongkok yang melibatkan pesawat milik TNI dan Diplomasi Kemlu.
Teulu Riefky Harsya mempertanyakan Keseriusan Pemerintah dalam menangani Evakuasi WNI dari daerah isolasi bencana virus Corona Rapat Kerja Komisi 1 DPR-RI dengan Kemenhan, Kemenlu, TNI dan BNPB, Kamis 30 Januari 2020.
Teuku Riefky mempertanyakan prihal tersebut pada genda utama Rapat mengenai persetujuan pengiriman bantuan dan pasukan TNI terkait bencana kebakaran hutan di Australia,
“Sambil menunggu ‘lampu hijau’ dari pemerintah Tiongkok untuk evakuasi WNI di Wuhan, Kami minta Pemerintah pastikan sejak awal kebutuhan operasional penggunaan 3 pesawat milik TNI AU yang akan digunakan untuk pemulangan WNI, termasuk mahasiswa asal Aceh,” kata Teuku Riefky Harsya, Anggota DPR-RI asal Aceh
Teuku Riefky menyebut, upaya evakuasi jangan sampai terkendala, karena Faktanya, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, TNI sering terkendala karena terlambatnya dukungan dana operasional dari Pemerintah.
Sebelumnya, Panglima TNI, Hadi Tjahjono menyampaikan keterlambatan gerak TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selama ini dikarenakan ketiadaan pos ‘dana contigency’ TNI. Penugasan OMSP tersebut sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain menjaga kedaulatan adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Sedangkan, 29 Januari lalu Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto menyatakan TNI Angkatan Udara telah menyiapkan 2 pesawat Boeing 737 dan 1 pesawat C130 Hercules dan batalion kesehatan untuk mengevakuaisi WNI dari Wuhan, Tiongkok.[]
