Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertemuan itu untuk membahas soal perjanjian RI dengan GAM atau MoU Helsinki.
MoU Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM. Perjanjian itu ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.
Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Mantan petinggi GAM yang hadir di antaranya Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf (Mualem). Sementara Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Ketua Wantimpres, Wiranto.
Malik mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya memberi masukan kepada Jokowi terkait beberapa hal di dalam naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan. Dia berharap persoalan itu segera dituntaskan.
“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik.
Malik mengatakan persoalan yang belum selesai itu di antaranya terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.
“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” tuturnya.
“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.
Saat ditanya bagaimana respons Jokowi, Malik mengatakan Jokowi merespons dengan baik. Jokowi, kata dia, telah menginstruksikan Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya.
