JAKARTA – Didasari kekuatiran mendalam terhadap bencana Corana yang dialamai berbagai negara, termasuk Indonesia yang terus meningkat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan penanganan virus Corona.
Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif Corona mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data per 19 Maret 2020, teridentifikasi 309 pasien berstatus positif dan diperkirakan masih akan bertambah karena kemungkinan masih banyak yang underdiagnosis. Tren tersebut cukup mengejutkan, apalagi Indonesia disebut sebagai negara dengan persentase kematian tertinggi (mortality rate) yaitu mencapai 8,37 persen, melebihi Italia yang 8,34 persen.
“Kami mendukung dan mengapresiasi setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah, agar penanggulangan virus Corona makin tepat dan efektif. Dengan semangat “di masa krisis kita harus bersatu dan bergandengan tangan” dan agar upaya Pemerintah untuk menyelamatkan rakyat lebih sukses, Partai Demokrat ingin berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA, MA, melalui rilis yang dikirim Jum’at (20/3).
Berikut enam Rekomendasi Partai Demokrat kepada Pemerintah untuk menghadapi dan menanggulangi pandemi dan epidemi virus Corona;
1. Melakukan “lockdown” dalam jangka pendek, terutama di kotakota yang paling berat terinfeksi Corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali. Dengan sementara membatasi pergerakan manusia dan menutup arus manusia keluar dan ke dalam sebuah wilayah dan dengan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan-bahan pokok, maka diharapkan bisa meminimalisi menyebarnya virus Corona. Lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama.
2. Melakukan upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak. Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah. Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Corona, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang
diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Corona, utamanya fasilitas kesehatan. Kita perlu melakukan evaluasi APBN untuk me-realokasi anggaran negara, utamanya dari sektorsektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan; peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan. Saat ini, langkah-langkah itu memang sebaiknya diarahkan di perkotaan karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat.
4. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis Corona ini, perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya; tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu (the bottom forty). Terhadap mereka, kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali.
5. Merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini. Kita tahu, social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi (demand shock) dan juga stok komoditas barang (supply shock). Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal (IHSG), tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran. Untuk itu, perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah. Selain itu, kami juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi hari ini.
6. Melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit; serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksin anti-virus Corona. Karena ancaman Corona ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Kawasan Pasifik lainnya yang sudah berhasil mengatasi Covid-19, untuk saling mendukung dan memberikan bantuan.
H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA, MA
Ketua Umum Partai Demokrat
