BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, menyampaikan penghormatan kepada para pihak yang telah bekerjasama dalam penanganan Corona di Aceh.
Hal ini disampaikan Wali Nanggroe Aceh, kepada wartawan, Kamis 9 April 2020.
“Sekali lagi Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada para dokter, petugas medis, staff kesehatan serta relawan kemanusiaan, juga Tim Gugus Tugas Covid- 19, di seluruh Aceh, atas semua dedikasi dan jerih payah tanpa kenal lelah yang telah diberikan selama ini dalam melayani pasien baik ODP, PDP Pasien Positive Covid-19 di berbagai Rumah Sakit di Aceh.”
“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Panglima Kodam Iskandar Muda beserta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Daerah Aceh beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang telah bekerja keras secara persuasive dan bijaksana dalam menegakan protocol penanganan penanggulangan penyebaran Covid-19, dan Kebijakan Pemerintah Aceh guna melidungi segenap warga masyarakat yang ada di Aceh.”
Wali juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Aceh yang memutuskan penghentian sementara tender APBA.
“Ucapan terima kasih saya atas Keputusan Plt Gubernur Aceh bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA ) yang telah bersepakat memutuskan Penghentian Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh ( APBA) yang selanjutnya akan di arahkan penggunaan nya guna pencegahan dan penanganan dan dampak Covid-19 di Aceh.”
“Saya berharap Re-Alokasi APBA akan digunakan untuk penanganan dampak dari kebijakan yang telah dan akan di ambil oleh Pemerintah Aceh, digunakan untuk penanganan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu, di seluruh Gampong yang ada dalam di Aceh, agar kebutuhan utamanya pangan masyarakat seluruhnya dapat terpenuhi secara baik, dan tidak terdengar di Aceh ada rakyat yang kelaparan akibat dari kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid -19 ini . Dalam hal ini memastika agar setiap Gampong dapat memenuhi kebutuhan warganya yang kurang mampu, baik karena keterbatasan mata pencahariannya, maupun keterbatasan secara fisiknya,” ujar Malik Mahmud.
Kepada Pimpinan Partai Politik yang telah menempatkan perwakilan nya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kata wali nanggroe, agar mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dalam penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA, supaya dapat segera bekerja guna memastikan hak-hak rakyat dapat terpenuhi.
“Saya percaya Plt Gubernur sebagai Pembina Politik di Daerah maupun sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan berkomitmen. Situasi dan kondisi menghadapi musibah ini, distrus (ketidak saling percayaan) di masa lalu diantara Partai Politik yang ada, agar dapat dikesampingkan guna secara kompak dan bahu membahu melindungi dan menolong Rakyat Aceh yang sama kita cintai ini. Kekuasaan dan otoritas politik maupun sosial hendaknya tidak digunakan menafikan kehendak Allah SWT dalam suasana musibah saat ini.”
“Komitmen-komitmen baru perlu segera dihadirkan guna penyelesaian permasalahan ini. Aturan-aturan baru yang menguntungkan semua pihak harus dapat dicarikan mekanismenya, jangan sampai aturan yang dibuat malah berpotensi mengekang kebebasan/kemampuan manusia itu sendiri, karena rakyat membutuhkan kemampuan wakilnya untuk berkerja dan berkarya demi kesejahteraan bersama.”
Khusus kepada seluruh jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA), Wali Nanggroe meminta dengan sangat agar membantu dan mendukung sepenuhnya Kerja-kerja Para Dokter dan Tim Medis, aparat TNI maupun Polri, dalam penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 ini, buat kordinasi yang baik dan terstruktur agar dapat saling berbagi peran, baik di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten/ Kota maupun di seluruh Aceh.
“Anda semua dahulu sudah berjuang untuk kepentingan Aceh dengan ikhlas dan tanpa mengharap jasa, saat nya sekarang anda kembali berjuang demi Kemanusiaan dan Kesehatan bagi rakyat Aceh tercinta ini.”
“Pandemi Covid-19 ini di Aceh diperkirakan akan berlangsung lama, bahkan mungkin selama 3 sampai 6 bulan kedepan baru akan memunculkan persoalan yang sesungguhnya di Aceh, belum lagi dampak ke Ekonomiannya yang bisa berlangsung dalam bilangan tahunan. Untuk itu diperlukan kesigap siagaan kita bersama secara kompak dan bergotong royong. “
