BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, menilai berbagai upaya pembusukan terhadap Aceh di dunia maya atau ciber bukanlah sesuatu kebetulan belaka. Sebelumnya, ada bule bugil di google map dengan kata kunci Aceh dan Banda Aceh, kemudian gambar vihara di Malikussaleh, dan kini kitab suci Aceh di playstore.
“Ada upaya menggregoti keistimewaan Aceh di dunia maya. Pihak-pihak yang tak senang terhadap kekhususan Aceh dibidang agama, pendidikan dan budaya. Mereka menggunakan ciber untuk mengolok-olok Aceh,” ujar Syech Fadhil.
Jika dibiarkan, kata Syech Fadhil, kasus serupa akan kembali terulang di masa depan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa serangan ciber tersebut akan lebih agresif dan berdampak lebih luas.
“Atas dasar ini, saya berharap dengan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh hari ini, Pemerintah Aceh bisa membentuk badan khusus yang mengawal hal ini. Kalau Polri misalnya, ada Direktorat Cyber Crime, Aceh bisa membentuk badan atau lembaga khusus atau minimal tim/unit yang khusus mengantisipasi atau menangani persoalan serangan siber tadi. Bisa independen atau di bawah lembaga yang sudah ada,” ujar Syech Fadhil.
Keberadaan lembaga ini, kata Syech Fadhil, bertugas mengawasi konten yang merusak Aceh, baik dari dalam maupun luar Aceh.
“Dari luar seperti hal-hal tadi. Sedangkan dari dalam, seperti konten-konten vulgar yang mengatasnamakan Aceh, juga termasuk konten/prilaku yg tdk sesuai dengan nilai-nilai keacehan dan keislaman. Ini harus disikapi dengan serius.”
“Jadi setiap muncul konten dan aplikasi yang menyudutkan Aceh dari segi keistimewaan, ada lembaga atau wadah tertentu yang menangani. Tak perlu lagi secara khusus menunggu/mendesak respon Plt Gub/Pemerintah untuk menyurati atau somasi pihak terkait. Tentu dengan standar kerja yang disepakati,”ujar Syech Fadhil lagi.
Kata Syech Fadhil, menjaga kekhususan Aceh merupakan suatu kewajiban bagi semua pihak. Ini merupakan perjuangan jangka panjang yang harus dijaga bersama.
“Namun tantangannya semakin hari juga semakin berat. Saya pikir, Aceh juga tak kekurangan stok para pakar IT untuk menjaga nama baik Aceh di jaringan ciber. Secara formal, Pemerintah Aceh perlu mengajak mereka untuk menjaga hal-hal tadi, ” ujarnya lagi tanpa menafikan peran masyarakat secara non formal yang senantiasa peka dalam menjaga nama baik Aceh di dunia ciber. []
