Banda Aceh – Bagi sebagian kecil kalangan di Aceh menganggap kehadiran 3 Kapal berjudul Aceh Hebat adalah terobosan yang luar biasa sehingga diumbar-umbar ke publik dengan dasyatnya. Padahal disisi lain jika dilihat perbandingan yang nyata provinsi lainnya yakni Maluku berhasil memperoleh 3 kapal feri penyebrangan dengan lobi ke pemerintah pusat.
“Jika Pemerintah Aceh berhasil mendapatkan tiga kapal feri, harus mengalokasikan APBA dengan sistem multi years dan menyedot puluhan milyar anggaran rakyatnya, Pemerintah Provinsi Maluku justru mendapatkan tiga kapal feri melalui lobi ke Pemerintah Pusat tanpa harus menghabiskan anggaran daerahnya. Lantas yang mana yang lebih hebat?,” Ungkap Juru Bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) Refan Kumbara kepada media, Minggu (04/10/2020).
Pemerintah Aceh melalui anggaran rakyatnya (APBA) mengklaim berhasil menghadirkan kapal berslogan Aceh Hebat. “KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 merupakan salah satu dari tiga kapal roro yang dipesan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Aceh Hebat 1 (1.300 GT) akan melayari lintasan barat ke Pulau Simeulue, Aceh Hebat 2 (1.100 GT) melayari Balohan Sabang – Pelabuhan Ulee Lheu dan Aceh Hebat 3 (600 GT) akan melayani rute Singkil – Pulau Banyak.
Baru-baru ini pula, Kementerian Perhubungan menyerahkan pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 kepada Gubernur Maluku dengan bobot mencapai 1500 GT, artinya lebih besar dari Aceh Hebat 1. Dua tahun silam, Provinsi Maluku juga mendapatkan 2 kapal Roro penyebrangan dengan bobot masing-masing berkapasitas 500 GT. Saat ini sudah beroperasi di Tanjung Sole melayari Namlea-Manipa-Waesala, sedangkan Lelemuku melayari lintasan Saumlaki-Adaut-Letwurung. Yang membedakan apa? cuma slogan dan sumber anggaran,”paparnya.
Refan menambahkan, KMP Aceh Hebat harus menyedot anggaran daerahnya dengan memberlakukan proyek tahun jamak, sementara Maluku berhasil mendapatkannya tanpa harus mengurangi anggaran daerahnya, sehingga anggaran daerah nya dapat di manfaatkan untuk operasionalnya, atau hal-hal lain yang juga bermanfaat untuk rakyat. “Hanya untuk menempel slogan Aceh Hebat puluhan milyar harus dihabiskan. Seharusnya Plt. Gubernur belajar banyak dari pengalaman provinsi Maluku yang mampu melobi pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan masyarakat pulau terpenuhi, anggaran daerah bisa berhemat dan dimanfaatkan untuk hal lainnya, misalnya untuk operasionalnya nanti. Jangan pula nanti kapalnya sudah ada karena keterbatasan anggaran justru kapalnya tak beroperasi maksimal. Jika itu terjadi maka pemerintah Aceh sungguh memilukan nantinya,” ujarnya.
Kaukus Peduli Aceh juga meminta PLT. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah belajar banyak dari Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman.
“Dari pencapaian visi dan misi hingga fokus kerja Pemerintah maka diakui ataupun tidak, Aminullah berhasil menunjukkan capaian signifikan. Berbanding terbalik dengan Nova yang banyak program-programnya lari dari patron RPJM Aceh Hebat yang pernah disyiarkan kepada rakyat. Alhasil 15 program perioritas Aceh Hebat hanya menjadi lembaran kertas,” jelasnya.
Dari beberapa sektor, kata Refan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana Banda Aceh sudah jauh meninggalkan tingkat IPM Provinsi. “Belum lagi dari aspek pembangunan ekonomi, misalkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, lagi-lagi Banda Aceh juga berhasil meninggalkan capaian Pemerintah Provinsi, begitupun dengan berbagai capaian lainnya sesuai visi-misi masing-masing, terlihat jelas Banda Aceh berhasil meninggalkan capaian provinsi,” sebutnya.
Selain di segi capaian kerja berdasarkan RPJM, dari aspek komunikasi publik dan komunikasi dengan legislatif, Plt Gubernur juga seyogyanya belajar banyak dari Walikota Banda Aceh ketimbang mendengarkan para pembisiknya.
“Kita bisa bandingkan bagaimana walikota Banda Aceh begitu dengan rakyatnya, kemudian selalu hadir dengan senyuman bahagia di depan rakyatnya. Begitupula dengan komunikasi politik dengan legislatif, dimana pemko bisa menunjukkan teladan yang patut dicontoh Pemerintah Aceh,” tambahnya.
Dia melanjutkan, Walikota Banda Aceh Aminullah juga diusung oleh partai yang awalnya tak mendominasi, kemudian hari ini kita lihat legislatif dan eksekutif bisa bersinergi membangun kota.
“Menariknya hampir tak terdengar istilah partai oposisi di parlemen Banda Aceh, apalagi cerita kekisruhan seperti yang dialami Pemerintah Aceh saat ini. Ini menunjukkan komunikasi eksekutif -legislatif Kota Banda Aceh sangat baik. Hal-hal seperti ini patut menjadi contoh, dan Plt Gubernur Ir H Nova Iriansyah MT harus belajar banyak kepemimpinan hingga cara mewujudkan visi misi kepada walikota Banda Aceh, ketimbang mendengarkan pembisik-pembisik yang hanya menjerumuskannya kepada kegagalan,” ujarnya.
