Dilihat dari perspektif sejarahnya, perkembangan ekonomi tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya dan sosial masyarakatnya, yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan sistem sosial, maupun budaya serta ekonomi tetap menempatkan manusia sebagai pelaku atau subjek sekaligus objek di dalam pembahasannya. Kedudukan ekonomi yang kuat, hubungan sosial dan budaya yang sehat dapat menjadi substansi dalam terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.
Kemiskinan merupakan suatu problematika klasik yang hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek yang utamanya adalah sosial dan ekonomi. Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh manusia sebab dalam kondisi seperti itu mereka dalam keadaan serba kekurangan, tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan utamanya di dalam kehidupannya, terutama dari segi material. Akibat dari ketidakmampuan di bidang material, orang miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan utama lainnya.
Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang melanda negera ini baik di tingkat pusat maupun diberbagai daerah. Perkembangan pemikiran tentang kemiskinan secara nyata mengalami bentuk, yang secara ilmiah bisa diruntut ke belakang sebagai bagian dari pemikiran pembangunan secara menyeluruh. Evolusi pemikiran itu muncul sebagai respon atas hasil-hasil pembangunan yang dirasa kurang memadai. Selama proses pembangunan berlangsung ada banyak hambatan yang muncul sebagai akses dari penerapan teori-teori yang dijalankan.
Dalam pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan. (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) Jaringan sosial, (5) Pengetahuan dan keterampilan, serta (6) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup
Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa ini. Kendati sudah berumur 75 tahun pasca kemerdekaan, namun kesenjangan sosial dan kemiskinan masih sangat akrab dalam ruang lingkup masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan, latar pendidikan dan kurang Skill (keahlian) adalah alasan utama penyebab terjadinya kemiskinan ini. Terlebih dengan kondisi dan situasi di tengah Pandemi Covid-19 ini, angka kemiskinan juga semakin hari semakin bertambah. Lambatnya roda perekonomian, ancaman resesi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana membuat keadaan semakin mengkhawatirkan. Di samping perlu menjaga diri dari keganasan bentuk virus yang mematikan, juga harus menjalani hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).
Jika dibedah lebih lanjut, peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di desa dan kota. Peningkatan tingkat kemiskinan di kota mencapai 1,12 persen poin dari September 2019 yang berkisar 6,56 persen menjadi 7,38 persen. Peningkatan di desa lebih landai dengan kisaran 0,22 persen dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen.
Badan Pusat Statistik menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,15 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19. Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.
Sementara itu ditingkat daerah, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 tercatat sebanyak 814.910 orang. Mengalami penambahan sebanyak 5.150 orang dibanding September 2019, dimana angkanya sebesar 809.760 orang. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat angka kemiskinan di Aceh mengalami penurunan 0,02 poin. Maret 2020 tingkat kemiskinan Aceh 14,99 persen, sementara September 2019 angka kemiskinan Aceh tercatat 15,01 persen. Pada tingkatan nasional, Aceh masih berada diurutan keenam provinsi termiskin di Indonesia dan kedua termiskin di Pulau Sumatra.
Namun kenyataannya, sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dan kucuran dana yang besar dari Pemerintah Indonesia, Provinsi Aceh mestinya tidaklah bernasib demikian. Hampir tiap tahun dana otsus ini mengalami penambahan, dari yang awalnya ‘hanya’ Rp 3,6 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp 8,3 triliun pada tahun 2020. Jika ditotal, hingga tahun 2019 Aceh sudah menerima total dana otsus sebesar RP 73,1 triliun. Sementara hingga 2027 Aceh diprediksi akan menerima total dana otsus sebesar Rp 163 triliun. Tetapi, dengan jumlah dana yang sebesar itu apakah rakyat Aceh telah hidup sejahtera? Inilah sebuah ironi, dibalik melimpahnya dana otsus tapi kenyataannya Aceh masih menjadi “negeri” termiskin kedua di pulau Sumatra, walaupun pemerintah mengklaim adanya penurunan kemiskinan di setiap tahunnya.
Dapat dipahami bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahiyyah. Harta yang ada pada diri seseorang, sesungguhnya bukanlah milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Swt agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada
Allah Swt untuk di pertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya atau di dunia akhirat.
Memahami pengertian Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Berbeda dari kapitalisme, karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral. Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain Kesatuan (Unity), keseimbangan (Equilibrium), kebebasan (Free Will), dan tanggungjawab (Responsibility).
Manusia sebagai wakil Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah Swt semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (Falah).
Ada beberapa hal menjadi kerangka kebaikan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif ekonomi Islam, antara lain pemberdayaan usaha yang produktif, pengadobsian strategi pertumbuhan yang berorientasi Islam, peraturan tentang praktik-praktik bisnis, kesempatan yang adil, hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam, hukum-hukum warisan, faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin.
Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud tahun 2001 dalam bukunya “Perbankan Syariah” yang diterjemahkan oleh Burhan Subrata, mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat.
Sudah semestinya para tokoh, pemerintah, partai ataupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya, untuk berkerja sama dan bahu-membahu memperjuangkan perbaikan kondisi umat Islam khususnya, dan rakyat Aceh pada umumya. Untuk bersama-sama mengentaskan mereka yang masih tertinggal dan terbelakang di bidang ekonomi maupun pendidikan. Jangan sebaliknya, malah berkelahi sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, ideologi tertentu, dan lain sebagainya. Perlu di garis bawahi kesejahteraan rakyat akan berdampak positif dan menjadi salah satu “Peunawa” (obat) bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas sosial di masyarakat, bangsa dan negara.
Penulis adalah Muhammad, mahasiswa pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Ekonomi Syariah
