JANTHO – Bupati Aceh Besar melalui surat bertanggal 6 Juli 2020 dengan nomor 614/2804 memerintahkan untuk membongkar seluruh bangunan di Sepanjang Daerah Aliran Sungai atau DAS Krueng Aceh.
Menurut Safrizal Presma ISBI Aceh, perintah Bupati Aceh Besar untuk membongkar seluruh bangunan di sepanjang DAS tersebut merupakan kebijakan yang sangat tidak bijaksana.
“Bupati Aceh Besar hanya melihat dalam satu sudut pandang saja, kebijakan ini tentu sangat berpotensi adanya gejolak dalam masyarakat, yang mana sebagian daerah aliran sungai tersebut telah dijadikan sebagai lahan mata pencarian oleh penduduk sekitar. Ditambah lagi saat ini keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil dengan maraknya penyebaran virus Covid-19 khususnya di Aceh Besar,” kata Syafrizal.
Safrizal juga menambahkan bahwa, kondisi DAS di Aceh sangatlah berbeda bila dibandingkan dengan kondisi DAS di luar sana, seperti Jakarta misalnya.
“Di Aceh besar sendiri bisa kita lihat, bahwa bangunan fisik yang dibuat oleh masyarakat tidak seperti di daerah lain yang bangunan nya langsung di atas sungai sehingga mengakibatkan abrasi dan banjir. Jika dilihat Aceh Besar sendiri kan belum pernah terjadi banjir besar yang diakibatkan oleh meluapnya air sungai setelah 2002. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi hari ini, jangan mementingkan keegoisan semata.”
Safrizal juga menyesalkan adanya keterlibatan TNI dalam penertiban tersebut. Yang mana seharusnya Satpol PP lah harus turut andil dan berkewajiban dalam hal ini.
“Apakah pemerintah ingin mengembalikan memori masyarakat Aceh pada masa konflik silam? Atau pemerintah berniat mengadu dombakan masyarakat dengan TNI?” kata putra Aceh Besar ini dengan nada kecewa.
Ia mengharapkan kepada pemerintah khususnya Pemerintahan Aceh Besar agar lebih menjamin kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan perintah pembongkaran tersebut.
“Bupati jangan buat kebijakan yang tidak bijaksana. Bupati harus cerdas dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini, menerima keluhan masyarakat, mendengar suara masyarakat, sebab ia dipilih oleh masyarakat dan tentunya bekerja untuk kemaslahatan masyarakat.”
