MEUREUDU – Masih banyak masalah pendidikan di Pidie Jaya, seperti soal pemerataan guru antar sekolah dan persoalan mutu pendidikan yang masih jauh dari harapan.
“Tenaga pendidik yang masih berstatus tenaga honorer dan bakti. Di mana sejak hampir 20 tahun mengabdi, status dan kesejahteraan mereka tak terperhatikan sama sekali,” Kata Ulfa, seorang guru bakti yang mengabdi di SDN 2 Ulim pada Rapat dengar pendapat dengan organisasi profesi terkait perkembangan pendidikan daerah yang dilaksanakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (25/11/2020).
Kata Ulfa, dirinya sudah lebih 15 tahun mengabdi disekolah tersebut, tapi selama memperkenalkan huruf dan angka kepada anak-anak Pidie Jaya, nasib dan kesejahteraannya belum jelas.
Bahkan, lanjut dia, pengalamannya hanya mendapat angin segar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus. Namun, angin segar itu tak pernah dirasakan. Menurut Ulfa berbading terbalik dengan tenaga kesehatan PTT yang diangkat langsung sebagai PNS tanpa ada seleksi umum.
“Kami harapkan nasib kami diperhatikan Pemkab Pidie Jaya. Kami guru honorer dan bakti untuk dapat diangkat sebagai PNS layaknya tenaga kesehatan PTT tanpa melalui tes. Jika PTT bisa, kenapa tenaga pendidikan tidak,” katanya.
Sementara persoalan pemerataan guru antar satuan pendidikan menjadi persoalan yang cukup komplek dan mendapatkan disorotan tajam dalam kegiatan yang dipandu langsung oleh Ketua MPD Pidie Jaya, Drs Bachtiar Efendi. Akibat tidak terjadi pemerataan guru, mutu pendidikan tidak seperti yang diharapkan.
Menurut Ketua MPD Bachtiar Efendi, persoalan pendidikan di Pidie Jaya sangat komplek karena pengambil kebijakan di daerah itu tidak lagi berpegang pada motto daerah, yaitu ” Peugah Lagee Buet, Pubuet Lagee Na”.
“Seluruh rekomendasi atas persoalan pendidikan yang ada di Pidie Jaya yang lahir dalam rapat dengar pendapat ini akan kita sampaikan ke Bupati untuk ditindak lanjuti,” ujar Bachtiar. [mulyadi]
