Oleh Teuku Muhammad Farhan Algifari, S.IP
Beberapa waktu lalu Komnas HAM telah merilis hasil investigasi peristiwa kematian enam laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek dan sebagian karawang. Hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa aparat negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan menghilangkan nyawa masyarakat sipil dan untuk itu harus dilanjutkan pada penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan objektif. Dalam hal ini negara melalui aparat kepolisian dan beberapa oknum institusi lain yang terlibat telah melakukan Unlawful killing.
Tentu sulit untuk tidak mengaitkan peristiwa tersebut dengan kekhawatiran istana terkait meluasnya pengaruh Habib Rizieq Shihab. Mengingat kepulangannya yang disambut oleh ribuan simpatisannya. Demikian dengan jagat virtual yang diramaikan dengan pembahasan seputar HRS dan FPI, hingga terjadinya peristiwa pelanggaran HAM tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa sistematis yang dilakukan oleh negara. Kemudian drama tersebut diakhiri dengan diterbitkannya SKB pembubaran FPI yang ditandatangani oleh enam Menteri. Jika benar skenarionya seperti itu, maka demokrasi Indonesia sedang berada diujung tanduk.
Delegitmasi Oposisi dan Gejala Otoritarian
Dalam alam demokrasi, oposisi mutlak diperlukan, untuk memastikan proses check and balance berjalan. Tanpa oposisi maka rezim rentan menyelewengkan kekuasaan dengan gejala-gejala otoritarian. Tidak adanya representasi oposisi dan pihak ketiga mendorong terciptanya sistem electoral winner takes all.
Absennya oposisi tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan saluran dalam mengekspresikan perbedaan politik terhadap penguasa. Kegagalan dalam menampung ekspresi politik tersebut dalam alam demokratis tidak serta merta membuatnya menghilang. Sebab, menyimpan konflik dibawah karpet hanya akan menambah masalah jangka Panjang.
Kegagalan negara dalam mengelola insitusi demokratis akan mendorong delegitimasi. Chantal Mouffe dalam bukunya The Return of Political menyatakan bahwa Ketika tidak ada wadah politis dan demokratis yang berjuang untuk mengidentifikasi keresahan masyarakat tersebut, maka upaya tersebut akan diambil alih oleh bentuk identifikasi lain yakni kelompok etnis, nasionalis, atau kelompok religious.
FPI merupakan bentuk identifikasi perjuangan berbasis keagamaan, dengan motif meningkatkan ketaqwaan masyarakat islam tanpa merubah dasar negara.
Menguatnya FPI beberapa tahun terakhir terjadi secara alamiah. Perjuangan kelompok tersebut semakin menguat pasca absennya oposisi sehingga tidak ada saluran politik resmi bagi mereka di rezim Jokowi periode kedua. Akan tetapi rezim merespon dengan agresif dan koersif. Respon tersebut mengesankan gejala otoritarian yang semakin menguat. Delegitimasi kekuatan oposisi yang mengkritik, bersamaan dengan pendekatan koersif sampai dengan menghilangkan nyawa, dan komitmen yang rendah terhadap Rule of Law merupakan gejala-gejala pemerintahan otoriter. Respon rezim terhadap FPI telah menginsinuasikan gejala otoriter yang konsisten pada rezim Joko Widodo. Persekusi tersebut telah berlangsung lama sebelum peristiwa penghilangan nyawa Laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta – Cikampek.
Gejala otoritarian tersebut juga terjadi di Malaysia. Ketika itu tokoh utama oposisi Malaysia Anwar Ibrahim yang memimpin Gerakan reformasi 1998 di Malaysia dipenjara dengan beragam tuduhan oleh rezim yang berkuasa selama 10 tahun. Segala tuduhan kejahatan tersebut kemudian dihapuskan pasca partainya memenangkan pemilu tahun 2018. Mantan Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut menjelaskan otoritarian sebagai pemerintahan yang dipimpin satu tokoh sentral yang kuat dan penguasaan ekonomi oleh sekelompok kecil orang. Dengan kebebasan fundamental yang sangat minim. Kebebasan politik juga terbatas dan negara cenderung menggunakan kekuasaannya untuk penguas mengendalikan, memanipulasi, serta mengintimidasi. Gejala tersebut masih berlangsung hingga hari ini, dibawah kepemimpinan UMNO.
Beberapa waktu lalu gejala tersebut masih terlihat di Malaysia. Ketika koalisi pakatan harapan berupaya mengambil alih kekuasaan. Anwar Ibrahim sempat diperiksa oleh pihak kepolisian. Adapun pemeriksaan tersebut menyoal nama-nama anggota parlemen yang telah memberikan dukungan kepada Anwar Ibrahim. Peristiwa tersebut bagaimanapun adalah penyalahgunaan aparatur negara dalam menjaga agenda politik penguasa.
Pendekatan Agonistik pada Institusi Demokratis
Untuk mengatasi gejala otoritarian dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat, maka negara harus mengedepankan pendekatan agonistic. Demokrasi agonistic merupakan jalan tengah pada masyarakat yang plural. Sebab, demokrasi agonistic dapat menjembatani ketidakpuasan beragam kelompok dengan pendekatan dialog demokratis. Pendekatan yang tidak melihat oposisi sebagai musuh tetapi sebagai lawan yang dapat duduk sejajar membahas secara objektif permasalahan kemaslahatan masyarakat atau ummat dalam konteks FPI di Indonesia. Demokrasi agonistic tidak hanya bersandar pada kesamaan nilai masyarakatnya, tetapi kesamaan kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.
Sebab konflik inheren dalam kehidupan politik dan tak akan bisa dihilangkan. Adapun reaksi yang tidak tepat akan mengakibatkan resiko yang terlampau besar pada masa depan demokrasi di Indonesia. Peristiwa KM 50 dan pembubaran FPI semestinya tidak terjadi apabila institusi negara mampu bersikap demokratis. Kesan negara yang mengekslusikan kelompok Islam pada akhirnya mendorong terjadinya perlawanan, dan perlawanan tersebut mesti disikapi secara bijaksana oleh pemerintah sebagai upaya evaluatif rezim. Dalam hal ini pihak kepolisian seharusnya menegakkan prinsip democratic policing dan tidak melakukan Tindakan koersif tersebut.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menindak tegas pihak kepolisian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap rezim dapat berangsur tumbuh Kembali. Selain itu rezim ini harus serius membangun institusi sipil yang demokratis sehingga dapat menyerap keresahan masyarakat luas yang suaranya dibelenggu oleh rezim. []
Penulis adalah mahasiswa Perbandingan Politik Universitas Indonesia.
