MEUREUDU — Di tengah pesta ulang tahun ke-19 Kabupaten Pidie Jaya, satu kursi kosong justru menjadi pusat perhatian di malam puncak, Minggu(14/6). Kursi Wakil Bupati Hasan Basri tak terisi.
Bagi publik, ini bukan sekadar absensi pejabat. Ini adalah simbol yang membuka kembali pertanyaan besar tentang hubungan Bupati Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri yang sejak beberapa bulan terakhir diterpa isu disharmoni.
Ketidakhadiran itu menjadi semakin sulit dianggap biasa karena Hasan Basri bukan hanya Wakil Bupati, tetapi juga Ketua Umum Panitia HUT Pidie Jaya.
Ia absen dalam sidang paripurna, gala dinner, hingga malam puncak perayaan yang menjadi wajah pemerintahan daerah di hadapan masyarakat.
Padahal konflik keduanya pernah menjadi perhatian hingga harus dimediasi Pemerintah Aceh.
Surat permintaan pelimpahan kewenangan yang dilayangkan Wakil Bupati kepada Bupati beberapa waktu lalu telah membuka tabir persoalan yang selama ini hanya menjadi pembicaraan di kalangan birokrasi.
Mediasi memang terlaksana, namun fakta di lapangan menunjukkan hubungan keduanya belum sepenuhnya pulih.
Dalam politik, ketidakhadiran sering kali lebih bermakna daripada kehadiran. Sebab seorang pejabat dapat memilih diam, tetapi tindakannya tetap dibaca sebagai pesan.
Terlebih ketika ketidakhadiran itu terjadi berulang kali dalam agenda-agenda resmi pemerintahan.
Yang dipertaruhkan bukan semata hubungan personal antara dua pemimpin Daerah, yang menjadi taruhan adalah soliditas pemerintahan.
Ketika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada dalam satu irama, birokrasi berpotensi terbelah, koordinasi melemah, dan agenda pembangunan kehilangan efektivitas.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari kedua pihak. Namun selama ruang itu tetap kosong, publik akan terus mengisinya dengan pertanyaan dan spekulasi.
Pada akhirnya, kursi kosong di malam HUT Pidie Jaya bukan sekadar kursi yang tidak diduduki. Ia telah berubah menjadi simbol paling nyata dari tanda tanya besar yang masih menggantung di pucuk kekuasaan Kabupaten Pidie Jaya.[Mul]
