BANDA ACEH – Cairnya dana hibah sebanyak Rp9,5 Miliar lebih yang diterima oleh sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Aceh patut dipertanyakan bagaimana posisi integritas pemuda dan realisasi anggaran selanjutnya. Dana hibah tersebut mulai heboh dibincangkan di akhir tahun 2020.
Hal ini terus menjadi wacana kontraproduktif bagi kalangan aktivis di Aceh hingga hari ini. Saat dana hibah tersebut cair kemudian dilanjutkan dengan berbagai dinamika internal ogranisasi, hingga mencuatnya narasi strategi pelumpuhan gerakan militan organisasi dengan kurang kritisnya ketua umum organisasi dalam mempertanyakan kelayakan dana tersebut untuk diterima oleh OKP di tengah himpitan ekonomi yang masih melanda masyarakat Aceh.
Merespons peristiwa itu penulis buku Agama dan Politik atau akrab disebut dengan Agapolisme, Zulfata menyatakan bahwa Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menggulir bola panas kepada OKP yang dominannya dijabat oleh mahasiswa.
“Pada posisi ini tibalah saatnya mahasiswa mesti mampu menjawab di mana posisi pragmatisme dan integritasnya,” ujar dia.
Menurutnya, terlepas dari legalitas bolehnya OKP menerima dana hibah bukan berarti kucuran dana hibah tersebut tidak boleh disorot oleh publik.
“Dana hibah tersebut seyogianya untuk mendongkrak perekonomian atau bagian dari jaring pengaman masyarakat yang terjepit karena covid-19, dan OKP sejatinya bukan bagian dari terjepit karena covid-19,” ujar Zulfata.
Zulfata melanjutkan bahwa pada peristiwa ini OKP jangan mati suri karena dana hibah, mereka harus mampu memberikan alasan yang terukur dan bukti empiris terkait hendak ke mana anggaran itu dibawa atau mereka salurkan seutuhnya pada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan pertolongan, sebab OKP masih memiliki tenaga lebih untuk mandiri dan berdikari.
“Jika OKP salah arah atau keliru urus soal dana tersebut, maka hal ini menjadi pertanda bawah di Aceh akan mengalami kematian dini civil society Aceh.”
Atas fenomena penganggaran yang unik ini, Zulfata mengajak para aktivis di Aceh senantiasa selalu mengedepankan kehendak akal nurani.
“Jangan mudah terbahwa nafsu birahi atau lumpuh nalar kritisnya karena “peng grik”. Generasi muda Aceh hari ini harus sadar bahwa mereka adalah pemangku kekuasaan bangsa di masa depan, harapan ada pada mereka. Untuk itu, jangan sempat citra generasi Muda Aceh ternodai karena dapat dibungkam atau digagal fokuskan gerakannya dengan yang namanya uang atau dana hibah,” katanya.[]
