Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan TNI agar menempatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke daerah rawan stabilitas di Indonesia.
Kata Tjahjo, Babinsa dapat dikerahkan ke desa-desa bekas basis eks Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun ke basis eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
“Ini kami sampaikan juga ke Aspers [Panglima] TNI untuk Babinsa juga sama. Di daerah-daerah yang rawan stabilitas saya kira penempatannya Babinsa di desa yang rawan stabilitas, apakah dulu di basis PKI di basis DI/TII kah. Saya kira perlu semacam ini,” kata Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PANRB, Selasa (16/2).
Tjahjo tak menjelaskan desa-desa mana saja yang menjadi basis eks PKI dan DI/TII untuk dikerahkan personel Babinsa tersebut.
Tjahjo juga mengusulkan kepada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo agar mengerahkan personel Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) di tiap desa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kepolisian mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat.
“SOTK Polri kami kebut. Kami juga membuat surat kepada pak Kapolri. Setiap desa ada Bintibmas,” kata Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo juga mengusulkan kepada Kapolri agar Kepolisian Sektor (Polsek) turut diperbanyak jumlahnya di daerah-daerah padat penduduk.
Ia juga mengusulkan agar Kepolisian Resor (Polres) ditingkatkan tipenya di kawasan-kawasan wisata yang ada di Indonesia.
“Saya udah keliling ke daerah-daerah tempat wisata di Labuan Bajo, Toba itu Polres-nya bisa ditingkatkan tipenya,” kata Tjahjo.
