MEUREUDU – Sebesar delapan persen atau setara dengan Rp 13,5 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 untuk Pidie Jaya dipangkas dari total Rp 417 miliar. Pemangkasan DAU tersebut dampak dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2021.
Namun, Pemkab Pidie Jaya merasa tidak ada persoalan yang terlalu mendasar akibat dari pemotongan transfer DAU sebesar Rp 13,5 miliar tersebut, karena kegiatan yang terdampak dari pengurangan jatah transfer dari Kementerian Keuangan dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, Diwarsyah kepada Rakyat Aceh, Rabu (3/3) mengatakan, kendatipun terjadinya pemotongan transfer DAU sebesar 8 persen atau Rp 13,5 miliar dari Rp 417 miliar, tetapi kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ( SKPK) tidak ada yang diutak atik ataupun dikurangi.
“Dampak dari PMK nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa dalam rangka penanganan Covid-19, DAU Pidie Jaya terpotong Rp 13,5 miliar. Tapi tidak menjadi persoalan mendasar dari pemotongan itu, karena bisa kita tutupi dengan SILPA 2020,” katanya.
SILPA tahun 2020 lalu katanya berkisar Rp 34 miliar, tetapi baru dapat digunakan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laparan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan mendapat persetujuan dari DPRK Pidie Jaya.
Dari jumlah total DAU Pidie Jaya tahun 2021 sebesar Rp 417 miliar, karena pemotongan tersebut Pemerintah Pusat hanya akan mentransfer ke Pidie Jaya sebesar Rp 403 miliar. DAU tersebut hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan operasional kantor serta beberapa kegiatan.
“Tunggu hasil audit BPK, kita gunakan SILPA tahun 2020 untuk menutupi kekurangan anggaran 2021 dengan tidak merubah program pada SKPK,” sebut dia.
Selain itu lanjut dia, rofucosing anggaran Kabupaten Pidie Jaya untuk bidang kesehatan penangan Covid-19 sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi yaitu sebesar 30,5 persen, yang sebelumnya 10 persen dari total APBK.
Begitupun untuk Dana Otsus, Diwarsyah sendiri belum mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak. Karena titik berat dari dana Otsus tersebut ada di Propinsi.
“Dan lebih jelasnya, kita tunggu Pergub. Kalau ada pengurangan jumlah pendapatan Otsus Aceh, jatah kabupaten kota juga akan dikurangi. Jika ada pengurangan, ini baru ada pemangkasan kegiatan,” tukasnya. [ ]
