LHOKSEUMAWE – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudirman meminta Pemerintah Kabupaten (pemkab) Aceh Utara, Aceh, menyelesaikan polemik terkait regulasi yang mengatur alokasi dana gampong.
Diketahui, Peraturan Bupati (perbup) Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, memangkas penghasil tetap aparatur gampong.
“Kami berharap peraturan bupati yang menjadi polemik tersebut diselesaikan. Polemik peraturan bupati tersebut sempat dipersoalkan aparatur gampong,” kata Sudirman di Banda Aceh, Minggu (14/3/2021).
Persoalan itu menyebabkan unjuk rasa aparatur gampong bersama mahasiswa beberapa waktu lalu di kantor Bupati Aceh Utara di Lhoksukon. Para aparatur menuntut perbup dicabut. Sudirman meminta Pemkab Aceh Utara mengkaji kembali perbup, sehingga persoalan pemangkasan penghasilan aparatur gampong tidak berlarut-larut.
“Jika polemik ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak pada kinerja aparatur gampong. Ini dikhawatirkan terganggunya pelayanan masyarakat di kantor gampong atau desa,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, masalah penghasilan aparatur gampong sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2019 tentang Perubahan Kedua PP 43/2014 yang menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang 6/2014 tentang Desa.
Melalui PP itu disebutkan, dalam hal alokasi dana desa tidak mencukupi untuk dana penghasilan tetap aparatur desa, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam anggaran pendapatan belanja desa.
“Peraturan bupati tersebut mengangkangi peraturan lebih tinggi di atasnya. Jadi, masalah ini harus diselesaikan segera. Jika dibiarkan, maka terhadap kinerja aparatur gampong terhadap jalannya pemerintahan desa,” tegas Sudirman.
