KUTACANE – Sebanyak 385 aparatur desa dari seluruh kabupaten Aceh Tenggara dijadwalkan bakal segera berangkat ke Lombok dalam rangka kunjungan Kerja.
Namun keberangkatan para pejabat desa tersebut dilaporkan mendapat protes keras dari berbagai kalangan.
Informasi yang diperoleh atjehwatch.com, Kunjungan Kerja (Kunker) aparatur kute se-Aceh Tenggara ke Lombak tersebut menggunakan anggaran desa sebesar Rp30.000.000.
“Kegiatan ini pemborosan. Selain itu, di masa pandemi Corona seperti sekarang, harusnya Kunker seperti ditiadakan,” ujar Raskan, warga Aceh Tenggara.
Sementara Tajudin Pagan selaku Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Bersatu Desa (APBDes) Kabupaten Aceh Tenggara, menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Aparatur Pemerintah Desa yang didanai melalui dana desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 30.000.000 setiap desa.
“Dengan jumlah 385 desa maka total dana sebesar Rp. 11.550.000.000. Besarnya jumlah dana tersebut tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap upaya untuk meningkatkan pembangunan desa bahkan terkesan hanya menghambur-hamburkan dana saja,” katanya.
Pada sisi yang lain, kata dia, perlu diingat bahwa lahirnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah Tahun Anggara 2021 mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampak yang mengamanahkan untuk mengalokasikan Dana Desa sebesar 8% untuk penanganan Covid-19 maka desa akan mengalami beban yang cukup besar dalam pengalihan kegiatan.
“Kita menolak Kunker ini,” katanya.
