Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Moeldoko akhirnya mengakhiri ‘gerakan tutup mulut’ kepada publik pasca-kekisruhan di Partai Demokrat. Moeldoko meminta keputusan politiknya tak disangkutpautkan dengan Presiden Joko Widodo.
Lewat akun media sosial Instagram miliknya, dr_moeldoko pada Minggu (28/3), mantan Panglima TNI itu mengatakan ada perubahan arah demokrasi di internal Partai Demokrat.
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” kata dia, dalam video tersebut.
Moeldoko bilang, ada situasi khusus dalam politik nasional yaitu pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini, katanya, terstruktur dan mudah dikenali. Hal ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara,” tuturnya.
Moeldoko menyebut hal itulah yang kemudian mendasari dirinya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Sebelum menerima jabatan itu pun, dirinya telah mengajukan tiga pertanyaan kepada para peserta KLB.
Pertama, apakah KLB sesuai dengan AD/ART. Kedua, seberapa serius kader Demokrat memintanya memimpin partai. Terakhir, soal apakah para kader bersedia bekerja keras demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya buat keputusan,” ucap Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan tidak memberitahukan kepada presiden saat dirinya didorong dan terpilih sebagai ketua Demokrat.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani presiden,” katanya.
Moeldoko bahkan mengaku tak memberitahu istri dan keluarganya atas keputusan yang ia ambil.
“Tetapi saya sudah biasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” ucap Moeldoko.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko bak hilang ditelan bumi sejak didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
Beberapa kali kubu KLB menggelar konferensi pers pascakegiatan di Deli Serdang tersebut, termasuk di rumah Moeldoko di kawasan Menteng, namun mantan Panglima TNI itu tak sekalipun ada di antara mereka.
Termasuk, terakhir yang digelar Damrizal dan Max Sopacua cs di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3), kubu yang kemudian disebut KLB abal-abal oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhyono (AHY).
Bukan hanya hilang dari peredaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu Sibolangit, Moeldoko juga seolah tak pernah menampakkan dirinya sebagai Kepala Staf Presiden di depan khalayak.
Meski demikian, merujuk pada laman resmi Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko terbilang masih tetap aktif menerima audiensi-audiensi pihak yang bertemu atau rapat dengannya.
Beberapa di antaranya: memimpin rakor tim percepatan penyelesaian konflik agraria secara daring, Senin (8/3); memanggil manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke kantornya, Kamis (10/3).
Selain itu, memimpin rakor percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (18/3); menerima curhatan diaspora Indonesia di AS secara daring, Selasa (23/3); dan menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di kantornya, Kamis (25/3).
