Jakarta – Junta militer Myanmar menjerat 19 dokter pegawai negeri sipil sebagai tersangka karena dituduh menghasut masyarakat untuk mengikuti aksi unjuk rasa dan membangkang terhadap pemerintah.
Di antara yang dijerat adalah pejabat di Kementerian Kesehatan Myanmar dan beberapa pengawas medis di seluruh negara itu.
Para dokter yang menjadi tersangka itu bertugas di rumah sakit pemerintah di wilayah Naypyitaw, Yangon, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi dan negara bagian Shan serta Kachin.
Mengutip The Irrawaddy, junta militer menuduh para dokter menghasut tenaga kesehatan pemerintah untuk terlibat dalam gerakan membangkang terhadap pemerintah. Selain itu, mereka juga dituduh mendukung Komite Perwakilan Parlemen Pyidaungsu Hluattaw (CRPH) yang berisi para politikus oposisi.
CRPH didirikan oleh anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebagai pemerintah yang terpilih dalam Pemilu pada November tahun lalu.
Seluruh dokter itu dijerat dengan pasal 505 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Myanmar. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman tiga tahun penjara.
Menurut undang-undang, pasal 505 (a) dibuat junta militer sejak kudeta 1 Februari.
Para dokter itu menjadi sasaran rezim militer sejak ratusan petugas kesehatan di Yangon dan Mandalay memprakarsai gerakan pembangkangan terhadap pemerintah pada 3 Februari sebagai bentuk protes atas penggulingan pemerintah terpilih.
Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja sektor swasta di seluruh Myanmar bergabung dengan aksi itu. Mereka memutuskan mogok kerja dari lembaga pemerintah, kementerian, rumah sakit dan bank.
Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, menuduh para dokter membunuh pasien dengan darah dingin sejak mereka mogok kerja. Namun, para dokter yang mendukung aksi demo memberikan pengobatan gratis bagi pasien yang rekam medisnya disimpan di rumah sakit pemerintah dan di klinik swasta.
Pada 6 April, pasukan keamanan junta menyerbu rumah ahli bedah tulang, Prof. dr. Kyaw Min Soe, di Kotapraja Mayangone, Yangon. Kyaw Min juga seorang profesor di Universitas Kedokteran, Yangon yang pernah terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil.
Menurut saksi, tangan sang profesor diikat di belakang punggungnya selama penangkapan, dan tas hitam diletakkan di atas kepalanya. Ia lalu diseret dari kediamannya oleh tentara dan polisi.
Kyaw Min Soe dilaporkan merawat orang-orang yang terluka dalam unjuk rasa. Diduga ia menjadi sasaran karena hal itu.
Akan tetapi ada juga spekulasi bahwa ia ditangkap karena kedekatannya dengan dr. Zaw Wai Soe, tokoh aksi demo yang pernah diangkat sebagai pejabat di tiga kementerian oleh CRPH.
Seorang tenaga kesehatan lainnya, dr. Maw Maw Oo yang merupakan Kepala Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Yangon, ditangkap pada 12 April. Dia juga merawat para pengunjuk rasa yang terluka akibat bentrokan dengan aparat keamanan saat demonstrasi.
Pada Selasa (13/4) lalu, junta militer mengancam akan mencabut izin klinik dan rumah sakit swasta yang mogok kerja. Selain itu, pemilik klinik dan rumah sakit swasta juga akan dituntut.
Junta militer Myanmar terus mengancam tenaga medis yang merupakan pegawai negeri sipil bakal ditangkap jika melakukan praktik di klinik dan rumah sakit swasta.
Berdasarkan catatan lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), hingga Selasa lalu, sebanyak 3.075 orang dari berbagai kalangan ditangkap sejak kudeta.
