BANDA ACEH – Forum Peduli Rakyat Aceh (FPRA) mengajak semua lembaga kepemudaan dan semua elemen masyarakat sipil untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional dalam situasi pendemi Covid-19.
“Hal ini perlu kerja sama yang baik dari semua unsur kepemudaan baik di daerah maupun ditingkat nasional. Kita harapkan LSM, OKP, mahasiswa, termasuk instalasi pemerintah agar senantiasa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Pemuda Jangan hanya diam dan malu dengan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa hari lalu. Yang kini sedang ditindaklanjuti olek kejaksaan tinggi Aceh (Kejati) untuk diproses secara prosedur yang berlaku,” kata Muammar Mubarak, Ketua Umum FPR Aceh.
Menurutnya, organisasi kepemudaan harus berada dibarisan depan dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan tepat peruntukan.
“Jangan sampai para ketua lembaga kepemudaan hanya bisa diam saja, mengingat Pemerintahan Aceh sekarang telah menguncurkan dana hibah kepada organisasi kepemudaan termasuk juga pada Partai politik yang ada di wilayah Aceh.”
“Kita semua mengetahui bahwa penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dalam pangadaan barang dan jasa kesehatan serta bidang sosial untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Ini harus serius dikawal demi menjaga keseimbangan kekuasaan dengan masyarakat di tubuh pemerintahan Aceh saat ini.”
“Jangan biarkan kerakusan pemerintah menjadi ancaman bagi usaha rakyat Aceh, seperti diberlakukannya jam malam, segel menyegel unit usaha, sekolah disuruh tutup, sementaran jaga jarak, tempat wisata dibuka. Sedangkan angka penularan Covid-19 semakin bertambah setiap hari di Aceh. Apakah sudah benar peraturan seperti itu? Sudah tepat atau tidak dalam penanganan penekanan angka penularan Covid-19?”
Kata dia, pemuda harus berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah agar pro rakyat dalam situasi pendemi ini.
“ Jangan biarkan momentum anggaran Covid-19 ini menjadi ajang kekompakan kekuasaan untuk melakukan korupsi berjamaah secara struktural ditubuh Pemerintah Aceh saat ini. Seperti temuan di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Aceh. Itu perlu pantauan pemuda demi menjaga kebijakan pemerintah daerah.”
“Kita anggap bahwa kebijakan Pemerintah Aceh saat ini dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari keadilan, keselarasan, dan kenyamanan. Kebijakan sekarang seolah-olah masyarakat dibuat tidak berdaya. Ini perlu gotong-royong masyarakat untuk menyumbang ide dan gagasan kepada pemerintah agar pemerintah mampu membuat kebijakan dengan tepat tanpa harus ada pihak yang terdiskriminasi.”
“Pemerintah harus serius, Ini penyakit yang bernama virus, jadi pemerintah dalam menerbitkan suatu kebijakan atau peraturan larangan, hendaknya perlu konsultasi dan menerima masukan dari para ahli yang paham tentang penyakit ini. Jangan minta saran sama elit politik apalagi sama pengusaha, tidak nyambung. Makanya peraturan sekarang jauh dari efek positif dalam pencegahan pendemi ini,” ujar Muammar.
