Jakarta – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyerukan kepada negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar pada Jumat (18/6). Seruan itu bagian dari resolusi tidak mengikat yang mengutuk kudeta militer di Myanmar.
Resolusi itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain — termasuk China, sekutu utama Myanmar. Hanya satu negara, Belarus, yang menentangnya.
Pada hari yang sama, Dewan Keamanan mengadakan pembicaraan informal tentang situasi di negara Asia Tenggara itu, di mana militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Resolusi itu tidak disahkan melalui konsensus, seperti yang diharapkan. Namun, resolusi diadopsi melalui pemungutan suara, yang memaksa 193 negara PBB untuk mengungkapkan pandangan mereka.
Di antara sepuluh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), hanya empat yang abstain: Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand.
Utusan Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun memberikan suara untuk mendukung teks tersebut. Tun dengan penuh semangat menolak kudeta dan menepis klaim junta militer bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar. PBB sendiri masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.
“Ini adalah kecaman terluas dan paling universal atas situasi di Myanmar hingga saat ini,” kata duta besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog seperti dilansir dari AFP.
Menurut Skoog resolusi ini mengirimkan pesan yang kuat untuk mendelegitimasi junta militer dan mengutuk aksi kekerasan terhadap rakyat Myanmar.
Resolusi itu juga menyerukan pemulihan demokrasi di Myanmar, dan pembebasan semua pemimpin sipil yang ditahan.
“Kita benar-benar harus menciptakan kondisi agar demokrasi dapat dipulihkan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelum pemungutan suara resolusi itu.
Selain itu, resolusi juga menuntut agar militer “segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran yang melakukan aksi damai.”
