BANDA ACEH – Koordinator Front Pemuda Aceh, Al Faraby, mengatakan, DPRA harus fokus dan melakukan evaluasi pengunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Sehingga pemerintah Aceh tidak main-main dalam pengunaan anggaran rakyat termasuk DOKA.
Menurutnya, alakosi DOKA dari Pemerintah Pusat 88 triliun lebih dari periode 2008 sampai dengan tahun 2021, seharusnya dapat meningkatkan perekonomian dan juga membuka lapangan kerja bagi rakyat Aceh.
“Ironisnya Provinsi Aceh merupakan daerah termiskin di Sumatera. Kondisi ini harus menjadi bahas pertimbangan bagi DPRA,” ujar Faraby.
Kata dia, hampir 13 tahun alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh, melihat laju pembangunan infrastruktur sebagai penyangga peningkatan perekonomian seperti pelabuhan.
“Hal ini belum terlihat sebagai grand desain perekonomian yang mandiri. Mengingat DOKA berakhir tahun 2027. Dan bagaimana Aceh setelah itu,” kata Faraby.
Faraby mengatakan, DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat Aceh, dengan fungsi budgeting dan pengawasan harus fokus dalam menelusuri pengunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
