Banda Aceh – Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar Aceh secara resmi membuka kegiatan Sidang Raya Mejelis Tinggi yang diikuti oleh Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa, Kamis pagi 25 November 2021.
Sidang Raya yang digelar dari tanggal 25 hingga 26 November 2021 ini dilaksanakan untuk membahas berbagai agenda, baik agenda internal seperti penguatan kelembagaan melalui reusam-reusam Wali Nanggroe, dan agenda eksternal antaralain terkait peta jalan penyelesaian kemiskinan, pertanahan, lingkungan hidup, stabilitas politik dan hal-hal lain yang termaktub dalam MoU Helsinki.
Sebelum membuka acara secara resmi, Wali Nanggroe menyampaikan beberapa arahannnya untuk dijadikan fokus perhatian perangkat lembaga. “Ada hal-hal yang patut menjadi perhatian penting kita semua, yaitu agar bagaimana caranya dalam masa sisa waktu hingga tahun 2027, pengelolaan anggaran Otonomi Khusus Aceh benar-benar tepat sasaran dan efektif, demi menyejahterakan rakyat Aceh,” kata Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe mengingatkan agar semua pihak bersatu, berembuk, untuk mencarikan formula dan melaksanakan serta mengawasi agar kelalaian-kelalaian yang selama ini terjadi tidak terulang kembali.
“Secara bersama kita bisa menelaah dan melahirkan opsi-opsi, rekomendasi untuk regulasi penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, sehingga dapat kita teruskan atau memberi masukan kepada Pemerintah Aceh untuk pelaksanaan selanjutnya,” kata Wali Nanggroe.
Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga mengatakan, harus diakui bahwa selama ini ada kelemahan-kelemahan pada penyelenggara pemerintahan di Aceh. “Oleh karena itu, ke depan kita harus fokus pada kepentingan Bangsa Aceh,” tambah Wali Nanggroe.
Untuk itu Wali Nanggroe meminta agar kelemahan-kelemahan tersebut harus menjadi perhatian bersama, agar ke depan tidak terulang kembali.[]
