Sigli- Menjelang akhir kepemimpinan Abusyik pada 17 Juli 2022 nanti, Pidie masih berkutat pada persoalan kesejahteraan.
Agus Maulidar, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) asal Pidie mengatakan perputaran ekonomi yang lemah, politik anggaran Pidie belum menyentuh sektor utama permasalahan. Rabu, 19 Januari 2022.
“Kemiskinan Pidie masih sebesar 19,59%, iklim investasi masih buruk, belanja daerah lebih dari 60% untuk membayar gaji ASN, ini tidak sehat secara ekonomi daerah,” kata Agus.
“Ini kesadaran kolektif,” ujarnya lagi.
Ia menilai, apa yang diungkap oleh beberapa pendapat kawan-kawan di media sosial, agar Sekda Pidie dicopot sudah sangat tepat, mewakili kesadaran kolektif masyarakat Pidie.
“Beliau (Sekda), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie, orang penting yang tau persis penggunaan anggaran pembangunan daerah, penjabaran visi-misi pembangunan Pidie Meusigrak,” jelasnya.
Namun, jika Bupati Pidie tidak menyahuti permintaan ini, bisa dipastikan Bupati Pidie tidak memikirkan nasib masyarakat Pidie.
Kata dia, sejak dilantik pada tanggal 28 November 2019, untuk memperbaiki tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Pidie.
Nyatanya, lajut Agus, hingga hari ini Pidie masih stagnan, komunikasinya buruk dengan DPRK Pidie hingga tak pernah ada dana insentif daerah (DID), tak adanya program nasional yg dijemput untuk pembangunan Pidie.
“Pun APBK 2022 yang disahkan tercepat, bisa dipastikan anggaran lebih kacau dan jauh dari harapan masyarakat,” tutupnya.
