BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya temu ramah dan menyerahkan penghargaan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh.
Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Abdya jalan Iskandar Muda Gampong Geulumpang Payong Blangpidie Kabupaten setempat diikuti oleh seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab), SKPK dan tamu undangan lainnya, Kamis (28/01/2022).
Penghargaan yang diberikan Bupati Abdya kepada Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya adalah sebuah bentuk terimakasih atas jalinan hubungan baik selama ini dalam hal pendampingan tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya pada sambutannya menyampaikan bahwa, jika diantara pimpinan-pimpinan sentral tidak bersinergi pastilah harapan untuk mewujudkan visi-misi pemerintah itu tidak akan dicapai, demikianlah faktanya.
“Kita merasakan situasi ini, sekalipun kita ketahui bahwasanya Abdya adalah sebuah kabupaten pemekaran. namun aura birokrasi menuju kearah yang bersih itu terasa. Kami melihat dan meraskan sindiri bagaimana pak Bupati secara personal dalam mengambil sebuah kebijakan tidak ada yang membuat kita risau. Karena tidak ada kepentingan personal atau pribadi disitu,” ungkap Indra Khaira Jaya.
Ia menyebutkan, BPKP adalah mintra kerja strategis Daerah. Sesuai Visi Kabupaten Abdya yakni Bersama Mewujudkan Aceh Barat Daya yang Sejahtera dan Islami itu merupakan suatu yang luarbisa, bagaimana kita ingin mengantarkan masyarakat kita sejahtera dan juga Islami, dan itu merupakan tantangan dengan keadaan daerah saat ini.
Kemudian Misi, semua berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang Adil Sejahtera dan Islami adalah bagaimana tata kelola pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi. Pemerintah yang bertatakelola pemerataan yang efektif dengan birokrasi yang benar-benar melayani publik berbasis teknologi informasi.
“Kita sedang mengklem bahwa kita ingin berbasis teknologi informasi dan zamanya kita sudah tau bahwa digitalisasi, teknologi informasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita naifkan, mau tidak mau kita harus bisa ikut dalam perubahan itu,” kata Indra Khaira
Tantangan di tahun 2022 ini dari indikator kinerja yang ingin diraih perlu kolaborasi semua UPD, pihak yang berkepentingan untuk bisa kita wujudkan merupakan janji bersama di tahun 2022 yang harus dipenuhi.
“Kita ingin bagaimana sistim pengendalian pemerintah menjadi pilar utama. Kalau kita ingin mengantarkan pemerintahan kita yang efektif dan melayani tadi, sistem pemerintah dimulai dari soft control, artinya dari diri kita masing-masing kelompok terkecil jadi kuantitator menjadi penanggungjawab program apalagi UPD atau pemerintahan,” terangnya.
Jadi, lanjutnya. Tidak akan pernah mungkin kalau mengharapkan tujuan tercapai kalau jiwa-jiwa kita tidak mempunyai jiwa pengendalian. Bupati dengan kabinetnya atau pimpinan yang ada di daerah sudah ingin bagaimana supaya bisa berada di level yang tepat untuk pemerintahan yang efektif.
“Terakhir, teknis dan materinya sudah kita pahami tinggal aksinya saja, jadi kita minta selektif saja. Artinya, bukan hanya sebuah cerita, bahannya sudah kita serahkan, sudah kita bimbing, hanya tinggal bagaimana kita implementasikan saja,” imbuh Indra Khaira Jaya.
Sementara itu Bupati Akmal Ibrahim menyampaikan bahwa Bupati itu bukan pejabat teknis tapi pejabat politik, tentu banyak hal yang ia tidak paham. Karena itulah dibutuhkan daya saing, berbagai rancangan, komunikasi dan diskusi dengan berbagai pihak supaya itu bisa diwujudkan tata kelola pemerintah yang efektif.
Diketahui, Sistem hukum kita makin hari makin baik dan matang. Semua tidak luput dari kesalahan, tapi Negara memberi ruang bagaimana kita memperbaiki kesalahan.
“Pertama kita perbaiki diri, tata kelola, sistem dan budaya kepegawaian dan budaya dalam karir juga kita perbaiki,” kata Akmal.
Akmal Ibrahim mengakui bahwa selama ini tidak ada pejabat yang dimintai umpeti, baik dalam promosi maupun dalam operasional, ia tidak pernah meminta uang sepeserpun kepada Kepala Dinas serta siapapun dia dan juga tidak boleh menyediakan uang untuk promosi jabatan.
“Disini semuanya geratis, semua urusan kepegawaian itu dipermudah dan ternyata para pegawai kita menunjukkan kinerja yang bagus, kebersamaan yang tinggi dan sayang sekali jika mereka bermasalah. Abdya ini negeri kecil dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Kalau ada orang-orang cerdas yang bermasaalah sangatlah kita sayangkan,” katanya.
Ia sangat berterimakasih kepada BPKP atas kenaikan NCP Abdya sebelumnya dari angka yang jauh tertinggal hingga berada di posisi ke tiga.
“Kalau persepsi korupsi yang di teliti SPI, oleh KPK kita malah dapat nomor dua di Aceh. Itu kerja bagus dan ada guru yang benar mengajarinya. Saya lega setelah saya habis dari jabatan bupati dan saya berharap bahwa pemerintah ini akan lebih baik. Orang-orang yang saya kenal bagus dan cerdas bisa pensiun dengan selamat. Kuncinya adalah pegawai jangan dia dan jangan sembunyi kalau ada kesalahan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan jika ada keinginan untuk menyelesaikannya,” demikian pungkas Akmal Ibrahim.
Reporter: Rusman
