Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengajak seluruh pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banda Aceh dan segenap stakeholder terkait memajukan pembangunan ekonomi “Kota Gemilang”.
Ajakan tersebut disampaikan Aminullah Usman saat menghadiri pelantikan pengurus KADIN Kota Banda Aceh masa bakti 2021-2026, Jumat (11/2/2022) di Hotel Kyriad Muraya.
Mengawali sambutannya, Wali Kota Aminullah Usman mengucapkan selamat kepada pengurus KADIN yang baru saja dilantik. Ia meyakini, Kadin Banda Aceh yang diisi oleh anak-anak muda yang sukses di dunia usaha akan memberikan warna baru dalam pembangunan Banda Aceh dan jadi pilar penting kemajuan ekonomi di dan Aceh secara umum.
Ketua MES Provinsi Aceh ini kemudian mengajak KADIN yang dipimpin Muhammad Iqbal ST dapat bersinergi dengan Pemko Banda Aceh, bersama-sama bekerja untuk memajukan ekonomi yang sempat terganggu karena pandemi Covid-19.
“Sebagaimana kita ketahui, saat ini di seluruh Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, sangat mempengaruhi dunia usaha. Kita terbatas dalam segala hal sehingga banyak usaha yang gulung tikar,” kata mantan Dirut BPD ini.
Kemudian ia memaparkan berbagai program yang telah dilakukan Pemko sebagai solusi mengatasi persoalan.
“Memberdayakan sektor UMKM jadi fokus kita, karena sektor usaha mikro ini telah terbukti jadi penyelamat saat krisis moneter. Di masa covid, UMKM juga kita lihat bisa bertahan, bahkan jumlahnya sudah naik 92% dibanding tahun 2017. Tahun 2017 hanya sekitar 8000 UMKM, setelah kita dorong kini sudah bertambah jadi 16.970 unit UMKM,” kata Aminullah Usman.
Namun, lanjutnya para pelaku UMKM memiliki berbagai kendala yakni, dari sisi permodalan, kemasan dan pemasaran.
Pemko Banda Aceh, lanjut Aminullah telah berupaya keras mengatasi persoalan permodalan dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Mahirah Muamalah. Lembaga ini memberikan akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil di Banda Aceh. Saat ini sudah 4000 lebih pelaku UMKM yang telah dibantu.
Hadirnya Mahirah juga berdampak positif memutus hubungan pelaku usaha dengan rentenir.
“Sebelum Mahirah kita dirikan, survey menunjukkan data 80 persen pelaku usaha berurusan dengan tengkulak. Survey dilakukan di lima pasar besar di Banda Aceh. Saat ini setelah Mahirah beroperasi sejak kita bentuk Mei 2018, yang berurusan dengan rentenir hanya 2% saja,” ungkap wali kota.
Lanjutnya, meski modal usaha telah teratasi namun masih ada kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM, yakni kemasan dan pemasaran. Untuk sektor ini Aminullah mengajak Kadin dapat bekerjasama dengan Pemko Banda Aceh mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.
“Saya pikir di sini kita bisa sama-sama mencari solusi. Soal kemasan, mungkin bisa kita perbanyak berikan pelatihan. Kemudian untuk pemasaran saya pikir perlu memanfaatkan Informasi Teknologi karena ini era digitalisasi,” kata Aminullah.
Wali Kota Aminullah kemudian mengatakan program pemberdayaan UMKM menjadi penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Untuk Banda Aceh angka kemiskinan sangat kecil yakni 6,9%, jauh lebih bagus bari provinsi yang berada di angka 15% lebih. Jika UMKM lebih berkembang lagi, angka kemiskinan dan pengangguran akan lebih baik lagi. Ayok kita kerjasama, kita tekan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Sebab, lanjut wali kota kemiskinan dan pengangguran jadi salah satu indikator Banda Aceh meraih IPM tertinggi di Indonesia dibawah Yogyakarta. Banda Aceh dengan IPM 85,71 menempati urutan kedua dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh nusantara. Selain itu, IPM juga ditemukan dari sisi indeks pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan Banda Aceh juga meraih angka yang sangat bagus di Indonesia, yakni di angka 92.
Usai memberikan sambutan, wali kota dan Ketua KADIN Banda Aceh Muhammad Iqbal ST menandatangani nota kesepahaman bersama, dimana kedua belah pihak menyatakan siap bekerjasama, bersinergi menjalankan program-program dalam rangka memajukan ekonomi Banda Aceh.
Penandatangan MoU itu disaksikan Forkopimda Banda Aceh, PJs Ketua Umum KADIN Provinsi Aceh, Ir H Muhammad Iqbal, Ketua OJK Aceh Yusri, Wakil Ketua DPRK Usman dan para Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.[]
