BANDA ACEH – Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem memerintahkan kepada ketua baru DPRA, yaitu Saiful Bahri, agar setelah dilantik maka tugas pertama yang harus dijalankan adalah mempertahankan JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh.
Menurut Mualem, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009,.
Katanya, kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi ketua dewan penasehat Partai Aceh.
Muallem mengatakan bahwa perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat dilaunching pada 1 Juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA adalah perjuangan yang sangat berat.
“Kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena utk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar 450 miliar,” kata Mualem.
“Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak bahkan Pemerintah pusat di kemuadian hari mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran JKN (jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 januari 2014.”
“Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditankapnya Irwandi dalam kasus Korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Akan tetapi seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh di hentikan, silahkan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” kata Mualem sebagaimana dikutip Jubir Partai Aceh, Nurzahri.
“Perintah Mualem kepada ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seluruh anggota koalisi Aceh bermartabat. Dan Mualem akan terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini,” kata Nurzahri lagi.
