Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh membuka High Level Meeting (HLM) Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh Semester I di Auditorium Teuku Umar, Gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh pada Selasa (22/3/22).
Turut hadir di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Achris Syarwani, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Amir Hamzah, Sekdako Amiruddin, Wakalpolresta Satya Yudha Prakarsa, para kepala dinas di lingkungan Pemko Banda Aceh, serta anggota TPID.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tingkat laju inflasi di Kota Banda Aceh.
“Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi suatu perhatian, karena inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup dan juga dunia usaha,” kata Aminullah.
Sebagaimana diketahui bersama, katanya, menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri, biasanya akan terjadi peningkatan kebutuhan komoditas bahan-bahan pokok yang dapat berimplikasi kepada kelangkaan barang dan kenaikan harga.
“Oleh karenanya saya berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk menentukan langkah-langkah antisipasi tersebut. Kita berharap diskusi HLM TPID ini akan memberikan informasi dengan kebijakan langkah-langkah ke depan yang harus kita ambil dalam rangka menghadapi puasa dan lebaran,” katanya.
Pada Desember 2021, lanjut Aminullah, kenaikan inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 0.74% persen dengan Inflasi Tahunan sebesar 2.41%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107.68 pada November 2021 menjadi 108.48 pada Desember 2021.
“Akan tetapi Inflasi Kota Banda Aceh masih tetap terjaga dan stabil di bawah target Inflasi Nasional yaitu sebesar 3+1% (tiga plus satu) year on year pada Tahun 2021,” jelas Ketua TPID Kota Banda Aceh ini.
Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri di tahun 2021 lalu telah melakukan banyak hal dalam upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, “Di antaranya melalui Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, Pengawasan Ketersediaan Barang Pokok, dan Pemanfaatan Cold Storage,” tambah Aminullah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Syarwani juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, prospek perkembangan inflasi untuk tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding 2021.
Secara jangka menengah, inflasi Aceh diproyeksikan akan lebih tinggi dengan posisi bias atas dari sasaran inflasi nasional 3%±1%. “Peningkatan tersebut disebabkan oleh perkiraan peningkatan mobilitas masyarakat, penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian global,” jelas Syarwani.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh TPID Kota Banda Aceh agar melakukan antisipasi. “Peran TPID sangat besar dalam menjaga stabilitas harga bagi masyarakat. Pengendalian Inflasi perlu dilakukan dalam menjaga stok agar tetap tersedia, harga tetap terjangkau, distribusi kepada masyarakat yang lancar, serta mengkomunikasikan kebijakan agar masyarakat tidak belanja berlebihan,” harap Wakil Ketua TPID Banda Aceh. ini.
Setelah sambutan, Wali Kota Banda Aceh dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mencakup pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, investasi, dan promosi perdagangan.
